RM.id Rakyat Merdeka - Mengawali aktivitas Rabu (26/7) pagi, Pj Bupati Musi Banyuasin (Mua) Apriyadi Mahmud menemui 1.500 lebih massa yang melakukan aksi damai di Kantor Pemkab Muba.
Perwakilan massa yang tergabung dalam Persatuan Penyuling Minyak Muba (PPMM) diterima dan berdialog langsung dengan Pj Bupati Apriyadi Mahmud.
"Kami minta perlindungan Pak Bupati Apriyadi, minta pendampingan. Prinsipnya kami siap didata, asalkan aktivitas penyulingan kami ini tetap bisa berjalan demi menafkahi keluarga," ungkap Koordinator Aksi yang juga Ketua PPMM, Redi Gustro.
Ia mengaku, saat ini terdata sebanyak 700 unit tungku tempat penyulingan yang tersebar di delapan kecamatan di Kabupaten Muba.
"Untuk satu unit tungku itu bisa menyerap lima tenaga kerja. Jadi, ada ribuan warga yang bergantung dari penghasilan penyulingan minyak di Muba ini," urainya.
Baca juga : Putu BKSAP: Peran Aktif Parlemen Penting dalam Akselerasi Pencapaian SDGs
Lanjutnya, saat ini warga yang beraktifitas melakukan penyulingan minyak minta pendampingan agar aktifitas penyulingan bisa dilakukan dengan aman dan nyaman.
"Kami siap didampingi, dibina dan dilakukan pendataan untuk dikenakan menjadi sumber pajak yang legal. Kami sangat butuh dengan pekerjaan ini," ungkapnya.
Ia merinci, lokasi penyulingan minyak di Muba di delapan kecamatan yakni Kecamatan Sanga Desa, Babat Toman, Lawang Wetan, Plakat Tinggi, Batanghari Leko, Keluang, Sungai Lilin, dan Bayung Lencir.
Subairin, perwakilan penyuling minyak lainnya, memohon agar Pemkab Muba beserta Forkopimda bisa melindungi dan mendampingi aktifitas penyulingan minyak di Muba.
"Kalau persoalan lingkungan dan lainnya yang dianggap berdampak. Kami siap diberikan pendampingan dan dibekali pendidikan untuk menjaga lingkungan," tegasnya.
Baca juga : Kerek Ekonomi Global, Perry Tekankan Pentingnya Sinergi Antar Anggota G20
Sementara itu, Pj Bupati Apriyadi Mahmud mengatakan, dirinya mengucapkan terima kasih kepada massa yang telah menjalankan aksi damai dan tertib.
"Kami berusaha semaksimal mungkin memberikan perlindungan ke masyarakat, namun urusan minyak ini ada aturan yang harus kita patuhi dan aturan tersebut bukan kewenangan Kabupaten Muba," ucapnya.
Mantan Kades Pematang Palas ini mengaku, keselamatan kerja masyarakat khususnya masyarakat yang melakukan aktifitas penyulingan minyak dan lingkungan menjadi perhatian serius bagi Pemkab Muba.
Karena, dua persoalan tersebut selama ini menjadi polemik di Kabupaten Muba.
"Belakangan ini kecelakaan kerja sering terjadi di tempat penyulingan tradisional dan lingkungan tercemar, tentu inilah yang jadi persoalan. Tugas Pemkab Muba dan Aparat Penegak Hukum tentu menjalankan aturan dan mempunyai tanggung jawab untum melindungi masyarakat," tegasnya.
Baca juga : Bupati Mimika Divonis Lepas, KPK Pertanyakan Dasar Pertimbangan Majelis Hakim
Apriyadi juga menambahkan, saat ini Pemkab Muba terus berusaha memperjuangkan tata kelola pengelolaan sumur minyak warga agar ke depan bisa berjalan dengan benar.
"Prinsipnya Pemkab Muba mempunyai tanggung jawab besar untuk melindungi masyarakat dan lingkungan," pungkasnya.
Kapolres Muba AKBP Imam Safii yang ikut hadir menemui perwakilan pengunjuk rasa menyampaikan akan turun mendata penyulingan minyak. Ia juga mewanti-wanti agar masyarakat menjauhi narkoba.
Dalam kesempatan dialog tersebut Pj Bupati Apriyadi Mahmud turut didampingi Dandim 0401 Muba Letkol Inf Erry Dwianto, Kapolres Muba AKBP Imam Safii, Asisten I Setda Muba Yudi Herzandi, Asisten II Setda Muba Andi Wijaya Busro, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ir Zulfakar, Direktur Petro Muba Khadafi, Satpol PP Muba Indita Purnama, Kabid Komunikasi Publik Muba Kartiko Buwono, Kabag Hukum Setda Muba Romasari Purba, dan Plt Kabag Prokopim Muba Muhammad Agung Perdana.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.