BREAKING NEWS
 

Ciptakan Manfaat Tambahan, BRIN Nilai Integrasi Data Bansos-NIK Perlu Diterapkan

Reporter : KHOIRUL UMAM
Editor : M ADE AL KAUTSAR
Sabtu, 23 Desember 2023 13:08 WIB
Ribuan warga dari berbagai desa di Wilayah Kecamatan Ciseeng antre mendapatkan dana bantuan langsung tunai Dana Desa blt DD Kementerian Sosial di Kantor Kecamatan Ciseeng, Bogor, Jawa Barat, Senin (28/11). Setiap Keluarga Penerima Manfaat KPM menerima blt BBM sebesar Rp.300.000, Sembako Rp. 200.000 dan bantuan PKH Program Keluarga Harapan disalurkan untuk 3 bulan sekaligus sebesar Rp.900.000. (Rizki Syahputra/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kepala Pusat Riset Kependudukan (PRK) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nawawi menilai, pengintegrasian data penerima bantuan sosial (bansos) dan data kependudukan (NIK) merupakan suatu kebutuhan mendesak yang perlu digagas. 

“Single data on population sudah lama selalu diwacanakan, tapi untuk implementasinya tidak mudah. Kita punya data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kementerian Sosial yang cukup representatif, tapi praktiknya hanya bisa diakses pusat,” kata Nawawi, Sabtu (23/12/2023). 

Sebelumnya, pasangan Capres-Cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menawarkan program KTP Sakti. Alih-alih menghapus bansos, paslon tersebut akan akan memperbaiki dan meningkatkan mekanisme penyaluran bansos dengan mengintegrasikan data penerima bantuan pemerintah, dengan nomor induk kependudukan (NIK).

Baca juga : Dzikir Dan Sholawat Warnai Kegiatan Literasi Digital Di Nganjuk

“Ide ini pastinya bagus, karena data yang terintegrasi meminimalisir penyelewengan di lapangan,” lanjut Nawawi. 

Adsense

Data terintegrasi juga akan meluaskan manfaat. Tidak sekadar untuk program bansos. "Data terintegrasi juga penting untuk fokus pada target sasaran pelaksanaan program Pemerintah. Data kependudukan terintegrasi seharusnya bukan hanya untuk bansos, tapi menyeluruh. Termasuk kebutuhan untuk penyelenggaraan pendidikan dan training, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain,” bebernya. 

Kendati demikian, program tersebut akan mendapati tantangan dari sisi implementasi. "Perlu kerja keras untuk mengintegrasikan data NIK termasuk sistem dan maintenance-nya. Apalagi untuk updating-nya," sebut dia, mengingatkan. 

Baca juga : Erick: Yang Protes Hilirisasi, Nasionalismenya Perlu Dipertanyakan

Nawawi mewanti-wanti agar data terintegrasi tidak hanya bisa diakses oleh Pemerintah Pusat. Melainkan juga oleh Pemerintah Daerah.

"Terpenting, data tersebut bisa diakses oleh Pemerintah Daerah. Sehingga pelaksanaan program kebijakan di daerah juga mengacu ke single data tersebut,” pungkasnya.

 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense