RM.id Rakyat Merdeka - Direktur Konsil Kedokteran Sedunia atau International Association of Medical Regulatory Authorities (IAMRA) Prof. dr. Taruna Ikrar menilai, tingginya biaya kedokteran di Indonesa saat ini lantaran kampus yang membuka Fakultas Kedokteran sangat terbatas, yakni hanya 93 perguruan tinggi. Di satu sisi, kebutuhan tenaga kesehatan utamanya dokter saat ini sangat besar.
Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga tahun 2030 nanti, Indonesia masih kekurangan sekitar 160 ribu tenaga dokter. Hal ini belum termasuk, jumlah dokter spesialis yang saat ini jumlahnya hanya mencapai 40 ribu dokter.
"Itulah sebenarnya alasan mendasar kenapa pendidikan kedokteran mahal. Karena kebutuhan sangat besar, sementara jumlah fakultas kedokteran kecil. Sehingga akhirnya (perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Kedokteran) bermain dari segi harga," kata Prof Taruna kepada RM.id, Senin (1/7/2024).
Prof. Taruna mengatakan, ada 6 solusi yang bisa ditempuh Pemerintah untuk menekan mahalnya biaya pendidikan kedokteran ini. Pertama, memperluas jumlah kampus yang membuka Fakultas Kedokteran yang saat ini jumlahnya baru mencapai 93 fakultas kedokteran.
Baca juga : IAMRA Ungkap Penyebab Biaya Pendidikan Kedokteran Mahal
"Ini supaya kampus tidak bermain harga," ujarnya.
Makanya, dokter jebolan Universitas Hasanuddin ini mendukung gagasan Presiden terpilih, Prabowo Subianto untuk membangun 300 fakultas kedokteran di Indonesia.
Dia meyakini, gagasan tersebut bukan hanya memperbesar peluang anak bangsa untuk menjadi dokter, tetapi juga mengatasi masalah besar bangsa ini dalam hal kurangnya dokter umum dan dokter spesialis saat ini.
"Tentu bukan dalam arti, diobral izin pembukaan program studi kedokteran ini. Tetapi tetap mengikuti standar dan ketentuan yang berlaku," lanjutnya.
Baca juga : DPD REI Kompak Sukseskan Program Penanaman Sejuta Pohon
Dia mengingatkan, UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Omnibuslaw Kesehatan, menegaskan bahwa setiap rakyat Indonesia mempunyai hak terhadap pendidikan dan kehidupan yang layak.
Untuk itu, dia berharap, ide Prabowo membangun 300 fakultas kedokteran ini benar-benar direalisasikan.
"Tidak ada lagi diskirimasi, dan jumlah lulusan kedokteran ini terus diperbesar untuk mengatasi kekurangan dokter ini," hatapnya.
Kedua, lanjut Taruna, Pemerintah memberikan subsidi kepada mahasiswa maupun perguruan tinggi untuk memperbesar peluang mahasiswa secara akademik berprestasi, namun tidak mendukung dari sisi ekonomi.
Baca juga : Program Prabowo Disorot Lembaga Asing, Pengamat: Mereka Takut Indonesia Maju
"Jadi, negara harus hadir, mensubsidi fakultas kedokteran untuk harga ini jangan semahal itu," sebutnya.
Ketiga, Guru Besar di Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan ini juga menilai, sudah saatnya ada kolaborasi yang intensif antara Pemerintah, kampus, dan badan usaha swasta untuk mendukung pembiayaan kampus-kampus.
"Perusahaan swasta itu bisa memberikan, kalau di Amerika Serikat itu kita sebut filantropi. Memberikan sumbangan, atau semacam CSR (Corporate Social Responsibility). Sehingga perusahaan ini memberikan biaya pendidikan itu ke kampus," bilangnya.
Sehingga biaya itu, sambung Prof. Taruna, bisa nanti dikonversi melalui pengurangan pajak. Asalkan, perusahaan swasta tersebut ikut berkontribusi kepada pendidikan kedokteran di Indonesia.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.