Sebelumnya
Cara keempat, sarannya, melalui pemberian alokasi tertentu dari 20 persen pendanaan pendidikan yang berasal dari APBN. Dijelaskannya, konstitusi sebenarnya telah mengatur bahwa dari total APBN yang ada, 20 persen harus dialokasikan untuk sektor pendidikan.
Namun masalahnya, 20 persen dari dana tersebut jumlah yang mengalir untuk perguruan tinggi, khususnya fakultas kedokteran, ternyata tidak seberapa.
"Budget negara kita setiap tahun itukan Rp 16 ribu triliun, dibagi 20 persen itu kan sangat besar. Taruhlah misalnya 20 persen itu sekitar Rp 8 ribu triliun rupiah, kemudian 20 persen lagi ke perguruan tinggi, berarti sekitar Rp dua ribu triliun. Itu besar sekali," ujarnya.
Karena itu, dia berharap agar porsi pendidikan 20 persen dari APBN ini bisa benar-benar dikelola dengan baik. Sehingga kekisruhan yang terjadi seperti biaya kedokteran yang sangat mahal ini tidak lagi terjadi.
Baca juga : IAMRA Ungkap Penyebab Biaya Pendidikan Kedokteran Mahal
"Makanya kita berharap orang-orang yang menjadi menteri pendidikan ini orang yang mengerti itu semuanya," harapnya.
Solusi kelima, Taruna berharap kampus terutama fakultas kedokteran dapat menjalin kerjasama yang baik dengan lembaga internasional seperti Badan Kesehatan Dunia (WHO), Lembaga Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.
Sebab, lembaga-lembaga tersebut memiliki funding-fundin atau bantuan internasional ke lembaga kampus.
"Saya kan di konsil dokter dunia, itu melihat jumlah funding di berbagai lembaga internasional, misalnya IMF, WHO, kemudian Bank Dunia, itu sangat banyak, besar dan Indonesia menjadi target untuk mendapatkannya itu. Jadi sumber-sumber ini bisa menjadi bagian untuk mensupport kita punya mahasiswa. Sehingga tidak perlu mahasiswa itu bayar mahal-mahal karena disubsidikan," ungkapnya.
Baca juga : DPD REI Kompak Sukseskan Program Penanaman Sejuta Pohon
Terakhir, dia mendorong agar BUMN Perbankan memiliki program dukungan kepada perguruan tinggi. Program ini, kata Prof. Taruna, sebenarnya 30 tahun yang lalu sudah ada, BUMN Perbankan saat itu, yakni BNI, memiliki program supporting kepada sarjana.
Di situ, perbankan dapat memberikan program loan atau pinjaman sebagai bentuk subsidi kepada mahasiswa kedokteran.
"Memang betul biaya pendidikan (kedokteran itu tinggi), karena kan ada biaya laboratorium, biaya praktek, biaya buku, itu memang mahal, nah itu bisa dikurangi. Sehingga berdasarkan pemikiran itu, kita berharap mahasiswa-mahasiswa kedokteran tidak perlu terjerat dengan biaya atau semacam debt collector menjadi setengah mati bayarnya. Kasihan, karena dia berdampak jangka panjang nanti kepada solusi pelayanan masyarakat, termasuk pelayanan kedokteran," tambahnya.
Prof Taruna meyakini, jika enam kebijakan tersebut dijalankan, maka ungkapan bahwa kuliah kedokteran itu mahal, bahkan bisa setara satu uni mobil Toyota Alphard, yang harganya nyaris mencapai Rp 1 miliar, tidak akan ada.
Baca juga : Program Prabowo Disorot Lembaga Asing, Pengamat: Mereka Takut Indonesia Maju
"Kita tidak punya masalah lagi terkait besarnya biaya pendidikan dokter yang begitu tinggi," pungkas Prof. Taruna.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.