Sebelumnya
Saat melakukan giat pencegahan di Kota Sorong, Satgas KPK bertemu aparat penegak hukum untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dalam pemberantasan korupsi.
“Mereka siap menyambut jika ada hal-hal yang tidak bisa dikasih tahu lagi. Jika ada ASN yang tidak kunjung kembalikan aset, akan diproses,” kata Dian.
Satgas mendapat birokrasi yang tak sehat dan nepotisme yang mengakar kuat. Ini menjadi hambatan serius dalam mengoptimalkan pendapatan daerah hingga bisa memicu terjadinya korupsi.
Baca juga : Nikah Sebatas Peran Nikah Peran
“Fenomena ini terus menjadi temuan KPK di wilayah timur Indonesia,” kata Dian di Sorong, dikutip dari Antara.
Menurutnya, ada penyakit birokrasi di Papua yakni aparatur sipil negara (ASN) diangkat karena kedekatan, nepotisme kekeluargaan.
“Bukan karena jual beli jabatan. Kedekatan itu berpotensi menghasilkan SDM (sumber daya manusia) yang tidak kompeten-kompeten,” ujar Dian.
Baca juga : 500 Juta Orang Terancam Kelaparan
Bahkan, nepotisme juga membawa efek domino. Banyak aset seperti kendaraan dan rumah dinas yang akhirnya dikuasai oleh mantan pejabat, karena merasa telah berjasa secara turun temurun untuk daerah.
“Penguasaan aset ini dilakukan dengan berbagai modus seperti tidak melakukan pengembalian aset saat pensiun, pinjam pakai, hibah, ‘hilang’, ‘jual beli’, ‘rusak berat’, dipakai di luar kota, dibawa serta pada saat mutasi atau pindah pemda, hingga diubah kepemilikan atas nama pribadi,” beber Dian.
Sebelumnya, Satgas menemukan dugaan kebocoran dari sektor pajak di Pemerintah Kota Sorong. Lantaran pendapatan dari pajak hanya sebesar 5,13 persen, lebih kecil bila dibandingkan dengan Kota Jayapura yang sebesar 14 persen.
Baca juga : Wapres Minta Kurangi Penggunaan Energi Fosil
“Ini terlalu kecil sekali, jangan-jangan memang ada masalah ini. Sebab ada laporan soalnya, ada masalah dari pemungut pajaknya juga, ada konspirasi kelihatannya ya,” ujar Dian.
Menurutnya, nominal pencapaian pajak Kota Sorong sangat tidak masuk akal, bahkan aneh. Sebab, wilayah ini sedang mengalami pertumbuhan. “Saya yakin, ini pasti terlalu banyak kebocoran pajak,” ujarnya curiga.
Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Senin, 8 Juli 2024 dengan judul PAD Papua Barat Daya Minim, KPK Bantu Tindak Wajib Pajak Nakal
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.