Sebelumnya
“Langkah pertama harus beres dulu di DPR. Nah, sekarang dua pertiga di DPR itu siapa? KIM plus, yang ketuanya adalah ketua umum partai Gerindra, dan dia juga Presiden RI,” tukas mantan Ketua MK itu.
Karena itu, Jimly berpendapat wacana pemakzulan Gibran kecil kemungkinan akan direalisasikan secara politik. Mengingat, posisi Gibran adalah Wapres pilihan langsung Presiden Prabowo. Juga, putra Presiden RI ke-7 Jokowi yang pernah menjadi pemimpin Prabowo di pemerintahan.
“Tidak mungkin partai Gerindra dan begitu juga partai-partai koalisi itu akan mengambil inisiatif mencapai angka dua per tiga itu,” pungkas Jimly.
Pengamat Politik dari Universitas Airlangga Prof Kacung Marijan mengungkapkan langkah Forum Purnawirawan Prajurit TNI cuma menghabiskan energi. Ia yakin seluruh fraksi menolaknya.
Baca juga : Teleponan Satu Jam, Trump Dan Jinping Redakan Ketegangan
“Usulan itu kemungkinan besar akan kandas di jalan. Sebagian besar kekuatan politik yang ada akan menolak usulan itu. Karena nggak masuk akal kalau melihat kekuatan politik yang ada,” tukas Prof Kacung.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai sejauh ini tak ada urgensi pemakzulan. “Karena selama 7 bulan memimpin bersama Presiden, Mas Wapres belum terbukti melakukan pelanggaran apa pun,” kata Agung.
Hal lainnya, kata Agung, komposisi kekuatan politik dari koalisi pemerintah. Saat ini, gabungan partai dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mencapai 81 persen kursi parlemen.
“Sehingga secara kuantitatif, untuk sementara kemungkinan kecil skema pemakzulan berlanjut,” tegasnya.
Baca juga : Cegah Penumpukan, Jemaah Haji Lempar Jumrah Pada Dini Hari
Jokowi Angkat Bicara
Presiden RI ke-7 Jokowi ikut berkomentar tentang usulan Forum Purnawirawan TNI untuk memakzulkan Gibran. Menurutnya, usulan itu biasa dan bagian dari dinamika demokrasi.
Namun, mantan Kepala Negara 2 periode ini menilai, Prabowo-Gibran sejauh ini telah menjalakan roda pemerintahan dengan baik. Tak ada kasus yang memicu untuk memakzulkan pemerintahan yang sah.
“Pemakzulan itu harus Presiden atau Wakil Presiden misalnya korupsi, atau melakukan perbuatan tercela, atau melakukan pelanggaran berat. Itu baru (bisa dimakzulkan),” kata Jokowi di Solo, Jumat (6/6/2025).
Baca juga : SOKSI Siap Menangkan Golkar Di Pemilu 2029
Ditambah lagi, Prabowo-Gibran dipilih rakyat sebagai satu kesatuan. Keduanya dipilih melalui mekanisme yang diatur konstitusi. “Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kemarin, kan, satu paket. Bukan sendiri-sendiri,” tegas Presiden dua periode itu.
Jokowi lantas membandingkan pemilihan Presiden dan Wapres di Indonesia dengan Filipina. Negeri Lumbung Padi itu memilih Presiden dan Wapres secara terpisah. “Di Filipina itu (pemilihan Presiden dan Wapres) sendiri-sendiri. Di kita ini, kan, satu paket,” tandas Jokowi.
Meski demikian, Jokowi menilai upaya pemakzulan anaknya itu sebagai dinamika politik biasa. “Bahwa ada yang menyurati seperti itu, itu dinamika demokrasi kita. Biasa saja. Biasa,” tegas ayah dari Wapres Gibran itu. [UMM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.