Sebelumnya
Oleh karena itu, lanjut Idrus, mengembalikan mekanisme pemilihan tidak langsung, bukan soal pragmatisme kekuasaan, melainkan menyangkut ideologi negara dan falsafah bangsa. Yakni, bagaimana kedaulatan rakyat dijalankan melalui permusyawaratan dan perwakilan sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa.
Idrus menambahkan, jika masalahnya ada pada perilaku elite yang transaksional, maka solusinya adalah konsolidasi ideologi, pembenahan etika, penegakan hukum, dan penguatan institusi politik. Bukan mempersempit demokrasi atau menghindari perdebatan ideologis.
“Perubahan mekanisme tersebut harus disertai penguatan partai politik dan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat,” ujarnya.
Baca juga : Diungkap Jaksa Di Persidangan, Penukar Valas Rp 68 M Orang Dekat Nurhadi
Sementara itu, Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Siti Zuhro mengusulkan Pilkada menggunakan mekanisme asimetris. Yaitu, setiap daerah dapat menentukan sendiri cara memilih pemimpinnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
“Dengan mekanisme tersebut, sejumlah daerah bisa menerapkan Pilkada langsung, sementara daerah lain memilih skema tidak langsung. Ini saya sampaikan setelah melakukan riset di sejumlah daerah dengan karakteristik dan tingkat demokrasi yang berbeda,” tutur Siti Zuhro di Jakarta, Senin (5/1/2025).
Prof Zuhro mengakui, terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaan Pilkada langsung. Meski demikian, dia menilai, kelebihan utama Pilkada langsung terletak pada tingginya partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin.
Baca juga : 2 Perusahaan Jumbo Akan Melantai Di BEI
“Dengan begitu, rakyat memiliki kedaulatannya, haknya, termasuk hak politik. Itu kelebihan Pilkada langsung,” katanya.
Adapun kekurangannya, menurut Siti Zuhro, Pilkada langsung membutuhkan biaya yang sangat besar. Kata dia, untuk dicalonkan, maharnya luar biasa. Apalagi, lanjut dia, untuk bisa menang, biaya kampanyenya juga sangat besar.
“Akhirnya ini menjadi kontestasi pemodal. Karena itu muncul istilah investor Pilkada,” ujarnya.
Baca juga : Jakarta Dituntut Ketat Dan Efisien Kelola Anggaran
Diketahui, wacana Pilkada tidak langsung kembali mencuat setelah pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada acara puncak peringatan HUT ke-60 Partai Golkar, Kamis (12/12/2025). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menilai Pilkada langsung menguras anggaran negara dan dinilai kurang efisien. [OSP]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.