RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah dianggap plintat-plintut saat memberikan pernyataan soal mudik di tengah bahaya penyebaran virus corona. Awalnya, para pejabat rame-rame melarang warga mudik lebaran karena dikhawatirkan terjadinya penyebaran corona di kampung halaman. Tapi, kemarin, pemerintah memutuskan tidak lagi melarang mudik. Duh, ini sih pagi dele, sore tempe.
Soal mudik, mulai dibahas pemerintah sejak awal pekan kemarin. Dalam ratas pertama itu, Presiden Jokowi mengungkapkan kekhawatirannya soal mudik. Menurut dia, mobilitas jutaan orang dari kota ke desa itu sangat berisiko memperluas penyebaran corona ke daerah. Jokowi bahkan menyebut angka 19 juta orang mudik di tahun 2019.
Karena itu, Jokowi meminta, pemerintah daerah lebih tegas melarang warga mudik ke kampung halamannya. Menurut dia, memang sejumlah kepala daerah sudah melakukan imbauan. Namun, imbauan itu dirasa kurang cukup. Perlu langkah-langkah lebih tegas melarang warga mudik,” kata Jokowi, saat itu.
Tiga hari berselang, sikap pemerintah berubah lagi. Hasil rapat terbatas ke marin, pemerintah menegaskan tidak melarang mudik. Jokwi mengusulkan mengganti jadwal mudik pada hari libur nasional setelah Hari Raya Idul Fitri.
Baca juga : Ini 6 Strategi Kementan Perkuat Ekspor Perkebunan di Tengah Wabah Covid-19
Jubir Presiden, Fadjroel Rachman memberikan penguatan. Kata dia, tidak ada larangan resmi bagi masyarakat untuk mudik. Namun, sesuai dengan protokol kesehatan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), warga Jabodetabek yang mudik langsung berstatus orang dalam pemantauan (ODP). “Pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari,” kata Fadjroel, usai rapat, kemarin.
Untuk pengawasannya, Fadjroel meminta pemerintah daerah melakukannya dengan ketat. Menurut Fadjroel, kebijakan pemerintah tersebut selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona.
Meski tak melarang, pemerintah tetap mengimbau masyarakat tak pulang kampung. Pemerintah pusat akan menggencarkan kampanye secara besar-besaran warga tidak mudik agar bisa menahan laju penyebaran virus corona.
“Kampanye ini melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan figur publik,” kata dia. Dia menambahkan, Jokowi juga memerintahkan pemerintah daerah mem buat kebijakan khusus terkait para pemudik ini, sesuai protokol kesehatan WHO dengan sangat ketat. “Prinsip pemerintah, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” tuntasnya.
Baca juga : MUI Imbau Orang Kaya Tunaikan Zakat dari Sekarang, Bantu Sesama di Tengah Wabah Covid-19
Menko Kemaritiman dan Investasi, luhut Binsar Pandjaitan, juga bicara soal ini. Luhut mengatakan, pemerintah tidak melarang masyarakat mudik tahun ini. Namun, untuk mencegah penyebaran virus corona, Luhut minta warga tak mudik. Namun, jika masyarakat terpaksa melaksanakan mudik, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah untuk menekan penyebaran corona. Seperti menerapkan jaga jarak atau physical distancing.
Selain itu, pemudik diwajibkan menjalani karantina. “Ini untuk menjaga penyebaran corona tanpa membunuh sama sekali kegiatan-kegiatan ekonomi kita,” ungkapnya.
Ketum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Daeng Faqih sangat menyayangkan keputusan pemerintah itu. Apalagi, Jakarta sudah masuk zona merah. Artinya, penduduknya sudah masuk kategori ODP. Dengan membolehkan warga mudik, artinya potensi menularkan virus di daerah makin besar.
“Apalagi di kampung ada yang satu rumah diisi 2 keluarga. Potensi menularnya sangat tinggi,” kata Daeng kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Baca juga : Perhutani Tetap Garap Lahan Negara
Karena keputusan ini sudah diketok, ia berharap pemudik melakukan karantina selama 14 hari. Untuk menjaga kedisiplinan karantina, ia berharap karantina tidak dilakukan di rumah. Tapi di bawah kendali pemerintah daerah dengan protokol yang ketat. Misalnya, mengubah sekolah atau GOR atau aula, menjadi tempat karantina. “Karantina harus diawasi petugas kesehatan untuk mencegah potensi penularan,” ujarnya.
Sosiolog UI, Imam Prasodjo khawatir keputusan pemerintah ini akan memperparah penularan virus corona ke daerah. Sementara tidak semua daerah punya fasilitas yang mendukung untuk melakukan karantina. Karena itu, Imam meminta sebaiknya warga tidak mudik. Sebagai solusi, pemerintah memberikan dukungan kepada warga agar tidak mudik. Bisa dengan bantuan tunai atau sembako.
Keputusan pemerintah ini langsung digunjingkan pegiat media sosial. Rais Syuriah PCI NU Australia, Nadirsyah Hosen melalui akun Twitternya @na_ dirs juga kebingungan dengan sikap pemerintah soal mudik. Menurut dia, pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar, tapi boleh mudik. “gimana? emang mudik gak rame2?,” cuitnya.
Kemudian, kata dia, boleh mudik tapi isolasi mandiri 14 hari. Jadi gak ketemu orang dong. “Boleh mudik, tapi para tokoh diminta sosialisasi agar warga gak mudik. lho kok?,” cuitnya. “Mengenai mudik aja dia plintat plintut,” ujar @ sipow. Akun @nrptra menilai pemerintah itu kalau bikin peraturan tidak paten. Pagi dele sore tempe,” ucapnya. [BCG]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.