RM.id Rakyat Merdeka - Analis politik, hukum, dan isu intelijen Boni Hargens menilai wacana pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) berpotensi menimbulkan dampak politik yang kurang menguntungkan bagi Presiden Prabowo Subianto apabila dilakukan dalam situasi saat ini.
Menurut Boni, setelah polemik terkait kasus korupsi yang melibatkan mantan petinggi kejaksaan mereda, masih terdapat dinamika persepsi di tengah masyarakat.
Dalam kondisi tersebut, pergantian Kapolri berisiko ditafsirkan secara beragam, terutama oleh kelompok-kelompok yang selama ini kritis terhadap pemerintah.
"Dalam situasi seperti sekarang, setiap keputusan pemerintah yang menyangkut institusi penegak hukum akan mudah dikaitkan dengan berbagai narasi yang berkembang di ruang publik," ujar Boni kepada wartawan, Kamis (6/8/2026).
Mantan Dewan Pengawas Lembaga Kantor Berita Negara (LKBN) ANTARA itu mengatakan, dalam politik modern, sebuah kebijakan tidak hanya dinilai dari aspek legalitas, tetapi juga dari cara kebijakan tersebut dipersepsikan dan dikomunikasikan kepada masyarakat.
Menurutnya, keputusan yang secara hukum sah sekalipun dapat dimaknai berbeda apabila muncul pada momentum yang sensitif.
Baca juga : Investasi 6 Perusahaan TPT Berpotensi Ciptakan Hampir 10.000 Lapangan Kerja
Boni menilai, terdapat kemungkinan sebagian pihak membangun narasi yang mengaitkan pergantian Kapolri dengan penanganan perkara korupsi yang sebelumnya menjadi perhatian publik.
"Kelompok oposisi dapat mengklaim bahwa pergantian Kapolri dilakukan karena Kapolri terlalu berani mengusut kasus korupsi yang melibatkan oknum dari Kejaksaan Agung. Narasi seperti itu bisa saja dibangun, meskipun menurut saya tidak tepat," ingatnya.
Ia menambahkan, narasi yang tidak sesuai dengan fakta tetap dapat memengaruhi opini publik apabila disebarluaskan secara masif kepada kelompok masyarakat yang telah memiliki persepsi tertentu terhadap pemerintah.
Karena itu, Boni mengingatkan bahwa pihak yang berpotensi paling terdampak adalah Presiden Prabowo sebagai kepala pemerintahan, sekaligus citra institusi penegak hukum yang selama ini berupaya menjaga kepercayaan publik.
"Saya tidak mengadvokasi penolakan permanen terhadap wacana pergantian Kapolri. Yang saya sarankan adalah mempertimbangkan kembali momentum pelaksanaannya," ujarnya.
Pandangan tersebut, lanjut Boni, didasarkan pada konsep butterfly effect atau efek kupu-kupu, yakni sebuah keputusan yang tampak kecil dapat memicu rangkaian dampak yang jauh lebih besar apabila diambil dalam konteks yang kurang tepat.
Baca juga : Pengamat: Sentuhan Danantara Bikin Kinerja BRI Kian Solid, Setoran Pajak Meroket
Menurutnya, kepemimpinan tidak hanya diukur dari kemampuan mengambil keputusan yang sah secara hukum, tetapi juga dari kecermatan membaca situasi politik dan komunikasi publik.
"Menunda bukan berarti lemah. Dalam kondisi tertentu, itu justru merupakan bagian dari strategi untuk menjaga stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat," jelasnya.
Boni menegaskan bahwa hak prerogatif Presiden dalam mengangkat maupun memberhentikan Kapolri merupakan kewenangan yang dijamin konstitusi.
Namun, ia mengingatkan bahwa konteks dan waktu pelaksanaan sebuah keputusan turut menentukan bagaimana kebijakan tersebut diterima oleh publik.
"Hak prerogatif Presiden memang tidak perlu dipertanyakan karena bersifat konstitusional. Namun, konteks pelaksanaannya sangat menentukan bagaimana keputusan tersebut dipahami dan ditafsirkan oleh masyarakat," terang Boni.
Lebih lanjut, Boni menilai, dinamika seputar wacana pergantian Kapolri merupakan hal yang lumrah dalam sistem politik Indonesia.
Baca juga : Perubahan pada Platform Kripto Perlu Diperhatikan Pengguna Umum
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa legalitas suatu keputusan tidak selalu identik dengan kebijaksanaan politik.
Menurutnya, pemerintahan yang kuat tidak hanya mampu mengambil keputusan, tetapi juga mampu mengelola persepsi publik terhadap setiap kebijakan yang diambil.
"Pada akhirnya, pembahasan mengenai pergantian Kapolri bukan semata soal siapa yang layak menjabat, melainkan juga soal momentum. Dalam politik, keputusan yang tepat pada waktu yang kurang tepat bisa menimbulkan konsekuensi yang tidak diharapkan. Bagi Presiden, menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting," pungkas Boni.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.