RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mencoba menenangkan masyarakat mengenai isu akan adanya aksi besar-besaran para buruh. Ia memastikan, isu tersebut tidak benar.
“Buruh Indonesia, setidak-tidaknya anggota KSPI dan Partai Buruh, tidak ada aksi di Bulan Agustus hingga September 2026,” kata Said Iqbal, dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (6/8/2026).
Sebelumnya, di media sosial (medsos), berseliweran informasi mengenai adanya aksi besar-besaran di Agustus ini. Beragam video dan foto demonstrasi lama diunggah dan diviralkan oleh pihak tertentu, untuk mengesankan seakan-akan terjadi saat ini.
Baca juga : Utang Kereta Cepat Ditanggung Kemenkeu
Said Iqbal menegaskan, pihaknya tidak pernah menyampaikan akan ada rencana aksi. "Kalau ada sebagian pemimpin buruh yang menyatakan bahwa ada potensi kerusuhan di Agustus ini, itu tidak benar. Atau kalau ada sebagian pemimpin buruh yang menyampaikan akan ada aksi buruh di Agustus itu, itu juga tidak benar," tegasnya.
Ia menyebut, memang masih ada empat persoalan ketenagakerjaan yang menjadi perhatian buruh. Yaitu, soal revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7/2026 tentang Pekerjaan Alih Daya, implementasi pajak pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) 0 persen, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan.
Namun, buruh tidak akan menyuarakan tuntutan itu dengan aksi turun ke jalan. Sebab, keempat isu ini, masih dalam proses pembahasan oleh Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. “Sejauh ini, empat isu itu direspons dengan baik oleh Pemerintah dan DPR,” ujar Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh ini.
Baca juga : Keren, RSCM Berhasil Pasang Alat Pompa Jantung Buatan Terkecil & Teringan di Dunia
Kepastian tidak adanya aksi juga disampaikan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI). Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menerangkan, koalisi memutuskan menunda aksi yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung di depan Gedung DPR, Senayan, 10 Agustus 2026.
“Kami mencermati ada kelompok-kelompok yang memang sudah menunggu gerakan buruh ini. Kelompok yang tidak bertanggung jawab tersebut berpotensi menumpang dalam aksi buruh yang tergabung di KBPBI,” kata Andi, Selasa (4/8/2026).
Andi Gani menegaskan, perjuangan buruh tetap berjalan. Hanya saja, untuk sementara dilakukan melalui jalur konstitusional. Koalisi tidak ingin aksi buruh berubah menjadi kerusuhan seperti yang dikhawatirkan sebagian pihak.
Baca juga : Menko Polkam Pastikan Situasi Aman & Terkendali
Mengenai kondisi keamanan, Menko Polkam Djamari Chaniago telah memastikan, semua terkendali dengan baik. "Semua yang terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua, kendali Panglima, kendali Kapolri, kendali BIN," ujar Djamari, di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Ia menyebut, saat ini ruang digital memang sedang dibanjiri sejumlah video demonstrasi lama dengan narasi seolah-olah merupakan kejadian terbaru. “Video itu saya nyatakan tidak benar," tegasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.