RM.id Rakyat Merdeka - Target pemerintah membangun 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) hingga 2029 mendapat dukungan dari kalangan akademisi.
Program yang diwujudkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu dinilai menjadi langkah konkret Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan secara terstruktur, terukur, dan berkelanjutan.
Akademisi sekaligus pengamat kebijakan publik dari Universitas Esa Unggul, Dr. Iswadi, M.Pd., menilai target pembangunan 5.000 KNMP dalam empat tahun ke depan menunjukkan skala ambisi pemerintah yang besar dan patut mendapat dukungan.
Menurutnya, peningkatan target dari 1.000 KNMP pada akhir 2026 menjadi 5.000 KNMP pada 2029 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan kesejahteraan nelayan sebagai agenda strategis nasional.
"Skala target 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih hingga 2029 adalah angka yang sangat ambisius, dan justru itulah yang harus kita apresiasi. Pemerintah tidak bermain aman dengan target moderat, tetapi menetapkan skala yang benar-benar mampu mengubah wajah desa pesisir Indonesia. Bagi saya sebagai pengamat kebijakan publik, target yang ambisius disertai perencanaan yang terukur adalah tanda kepemimpinan yang serius, bukan sekadar retorika," ujar Dr. Iswadi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (9/8/2026).
Dr. Iswadi menggarisbawahi bahwa implementasi program pada 2026 menjadi bukti KNMP bukan sekadar wacana. Kementerian KKP menetapkan target pembangunan 1.369 KNMP pada 2026 di 65 lokasi yang tersebar di 25 provinsi.
Baca juga : Zulhas: Kampung Nelayan Dongkrak Ekonomi Pesisir
Dari jumlah tersebut, pembangunan tahap pertama di 65 lokasi telah rampung 100 persen. Sementara 35 lokasi tahap kedua ditargetkan selesai secara bertahap pada Agustus 2026. Adapun 1.269 lokasi lainnya telah selesai diverifikasi.
"Ini bukan program yang berhenti di atas kertas. Tahap pertama 65 lokasi sudah rampung seratus persen. Kalau kita bandingkan dengan program-program pesisir sebelumnya di berbagai era pemerintahan, kecepatan eksekusi ini termasuk yang paling cepat dan strategis. Ini menjadi bersejarah karena baru pertama kali kita melihat program kesejahteraan nelayan dengan skala nasional yang bergerak masif seperti ini," jelasnya.
Ia menilai, KNMP tidak sekadar menjadi program pembangunan infrastruktur pesisir, tetapi juga dapat menjadi sarana transformasi ekosistem ekonomi nelayan.
Program tersebut menghadirkan berbagai fasilitas terintegrasi, mulai dari dermaga, pabrik es, cold storage, docking kapal, hingga sentra kuliner. Infrastruktur tersebut dirancang untuk memangkas biaya operasional nelayan, menjaga mutu hasil tangkapan, sekaligus memperluas akses pasar.
"Yang membedakan KNMP dari program bantuan konvensional adalah pendekatannya yang holistik. Pemerintah tidak sekadar memberi bantuan kapal atau alat tangkap, tetapi membangun ekosistem lengkap. Ada infrastruktur produksi, penyimpanan, pengolahan, sampai distribusi. Dari perspektif kebijakan publik, ini adalah pendekatan yang jauh lebih matang. Nelayan didorong menjadi bagian dari rantai ekonomi yang lebih besar, bukan sekadar penerima bantuan yang pasif," ungkapnya.
Dr. Iswadi juga menilai, masuknya KNMP sebagai salah satu dari delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional Presiden menjadi sinyal penting terkait keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat pesisir.
Baca juga : KNMP Bilelando Pangkas Biaya Melaut, Zulhas: Penghasilan Nelayan Ikut Naik
Menurutnya, penempatan kesejahteraan nelayan sebagai prioritas nasional menunjukkan bahwa Presiden Prabowo menempatkan masyarakat pesisir sebagai kelompok yang perlu ditingkatkan kesejahteraannya.
"KNMP masuk dalam delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional. Ini bukan posisi biasa. Ketika sebuah program masuk sebagai prioritas nasional, itu artinya program tersebut mendapat dukungan penuh, mulai dari anggaran, koordinasi lintas kementerian, sampai pengawasan langsung dari tingkat pusat. Ini menunjukkan komitmen politik Presiden Prabowo terhadap nelayan sangat kuat, dan itu yang membedakannya dengan pendekatan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya," tegasnya.
Dari sisi pengembangan sumber daya manusia, Dr. Iswadi menyebut KNMP juga berpotensi memperkuat kapasitas nelayan dalam menghadapi tantangan ekonomi jangka panjang.
Terlebih, pengelolaan program melalui koperasi nelayan dinilai dapat mendorong pemberdayaan kelembagaan.
"Pengelolaan lewat koperasi nelayan adalah pilihan yang sangat tepat. Ini bukan hanya soal distribusi bantuan, tetapi soal membangun kapasitas nelayan sebagai subjek ekonomi. Nelayan diajak berorganisasi, mengelola aset bersama, mengambil keputusan bisnis kolektif. Dari sudut pandang pengembangan sumber daya manusia, pendekatan seperti ini jauh lebih berkelanjutan dibandingkan sekadar memberi bantuan langsung," ujarnya.
Dr. Iswadi menegaskan, target pembangunan 5.000 KNMP hingga 2029 membutuhkan dukungan dari seluruh elemen bangsa agar dapat terealisasi sesuai rencana.
Baca juga : Akademisi Apresiasi Program Kesejahteraan Nelayan Era Prabowo
Ia meyakini kombinasi antara target yang ambisius, kecepatan eksekusi, dan pendekatan pemberdayaan dapat menjadikan KNMP sebagai salah satu program prioritas nasional yang berpotensi mengubah wajah desa pesisir Indonesia.
"Pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih hingga 2029 adalah agenda besar yang membutuhkan dukungan seluruh elemen bangsa," tuturnya.
Dia menegaskan bahwa program ini bukan hanya program Kementerian KKP, tetapi program Indonesia. Presiden Prabowo dan jajaran pemerintahannya sudah menunjukkan komitmen.
"Sekarang kita di masyarakat, akademisi, pelaku ekonomi, dan seluruh pemangku kepentingan harus memberi dukungan agar 5.000 KNMP ini bukan sekadar target, tetapi realitas yang mengubah kesejahteraan jutaan nelayan Indonesia," tutupnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.