RM.id Rakyat Merdeka - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menandai langkah baru pemerintah dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menekan defisit fiskal. Lembaga kajian GREAT Institute menilai arsitektur anggaran yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Paripurna DPR/MPR, Jumat (14/8/2026), menunjukkan arah kebijakan ekonomi yang makin terukur dan berorientasi pada hasil (outcome).
Dalam pidato Nota Keuangan tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027—naik dari target 5,4 persen pada APBN 2026. Target ekspansif ini ditopang pendapatan negara Rp 3.426 triliun dan belanja negara Rp 4.097,2 triliun. Menariknya, pembiayaan anggaran diproyeksikan Rp 671,2 triliun dengan defisit 2,40 persen dari PDB, lebih rendah ketimbang defisit APBN 2026 yang sebesar 2,68 persen.
Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Adrian Nalendra Perwira, menegaskan bahwa kunci keberhasilan target 6 persen tidak bisa dicapai melalui pola business as usual atau sekadar stimulus jangka pendek. Mengingat pertumbuhan ekonomi melambat dari 5,61 persen di kuartal I 2026 menjadi 5,29 persen di kuartal II, pemerintah perlu menggenjot potential growth dan menurunkan tingginya nilai ICOR (Incremental Capital Output Ratio).
Baca juga : RAPBN 2027 Diarahkan untuk 8 Program Prioritas
"Taruhan sesungguhnya terletak pada higher bang for the buck—yakni kualitas belanja, produktivitas investasi, dan kemampuan mengungkit modal swasta. Hambatan investasi harus diselesaikan lewat reformasi struktural seperti perizinan, logistik, dan kepastian hukum," ujar Adrian.
GREAT Institute menggarisbawahi tiga poin kunci dalam dokumen RAPBN 2027 yakni, Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas (Good Jobs): Target penurunan pengangguran (4,30–4,87%) dan kemiskinan (6,0–6,5%) menuntut investasi yang berfokus pada pekerjaan formal, produktif, dan terlindungi, bukan sekadar penyerapan tenaga kerja informal.
Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa: Rencana konsolidasi pengadaan nasional dan penguatan LKPP menjadi badan pengadaan diyakini dapat menciptakan efisiensi biaya (economies of scale) serta menekan variasi harga.
Baca juga : Airlangga Ajak Pengusaha Jaga Ketahanan Ekonomi
Transparansi Komoditas Strategis: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis per 1 Januari 2027 di bawah pengawasan OJK dinilai krusial untuk memperkuat pembentukan harga (price discovery) dan mencegah under-invoicing ekspor.
Asumsi makro RAPBN 2027 lainnya mencakup inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp 17.500 per dolar AS, suku bunga SBN 10 tahun 6,9 persen, serta harga minyak mentah Indonesia (ICP) 75 dolar AS per barel dengan lifting minyak 610 ribu barel per hari dan gas 954 ribu barel setara minyak per hari.
GREAT Institute menyimpulkan bahwa RAPBN 2027 membawa arah positif yang menggabungkan ambisi pertumbuhan dan disiplin fiskal. Namun, keberhasilannya akan sangat diuji oleh kualitas eksekusi, koordinasi antar-lembaga, serta perbaikan layanan dasar yang dampaknya terasa langsung oleh masyarakat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.