Presiden Selaraskan Kebijakan Ekonomi

RM.id  Rakyat Merdeka - Pasca pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI), Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan otoritas fiskal dan moneter yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/7/2026) sore. Pertemuan tersebut untuk menyelaraskan arah kebijakan ekonomi nasional.

Pertemuan itu dihadiri Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur BI Destry Damayanti beserta jajaran Deputi Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, serta Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu.

Hadir pula Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Perkasa Roeslani, dan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria.

Pjs Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, KSSK berkomitmen terus memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Menurut dia, sinergi antarlembaga akan semakin ditingkatkan, terutama dalam menyelaraskan kebijakan yang menjadi kewenangan masing-masing otoritas.

"Intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama, khususnya terkait kebijakan-kebijakan yang harus kami koordinasikan bersama," ujar Destry di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/7/2026).

Selain itu, Destry menyampaikan dukungan KSSK terhadap arah kebijakan Pemerintah. Koordinasi antarotoritas akan terus diperkuat agar kebijakan BI, Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS berjalan selaras.

Baca juga : LPS Pastikan Warga Tidak Mantab” (Makan Tabungan)

Dalam kesempatan tersebut, Destry juga menegaskan, kebijakan moneter BI tetap berfokus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Untuk mencapai tujuan itu, BI akan terus hadir di pasar melalui berbagai instrumen. Pihaknya juga akan terus berada di pasar, baik melalui intervensi di spot, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF) ataupun Non-deliverable forward (NDF).

"Di sisi lain, kebijakan yang bersifat pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makroprudensial," ujar Destry.

Selain menjaga stabilitas, BI akan melanjutkan berbagai kebijakan untuk mendorong arus masuk modal asing. Sesuai hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Juli 2026, BI juga tetap memberikan insentif bagi investor, antara lain melalui penurunan biaya lindung nilai (hedging).

Destry menegaskan seluruh anggota Dewan Gubernur BI tetap berkomitmen menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang. Menurut dia, keberlangsungan kebijakan bank sentral tetap terjaga meski terjadi pergantian kepemimpinan.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menegaskan, pertemuan tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah menjaga kesinambungan kebijakan ekonomi di tengah transisi kepemimpinan BI. Menurut dia, tidak ada alasan bagi pelaku pasar untuk mengkhawatirkan perubahan tersebut.

“Ini keberlanjutan dari kebijakan yang ada. Hanya saja kita akan membangun sinergi yang lebih baik," kata Anggito usai Seminar Nasional ISEI Jakarta Komisariat Perbanas di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Baca juga : Kondisi Febrie Di Rutan KPK: Sarapan Bareng Tahanan Lain, Menunya Nasi, Bihun & Telor

Anggito mengatakan, Presiden secara khusus mengumpulkan otoritas fiskal dan moneter untuk memastikan koordinasi antara BI, Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS tetap berjalan kuat. Ia menambahkan, koordinasi kebijakan moneter maupun kebijakan ekonomi secara keseluruhan justru akan semakin diperkuat.

Senada dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pemerintah secara rutin berkoordinasi dengan otoritas fiskal dan moneter untuk memastikan seluruh kebijakan ekonomi berjalan selaras.

Airlangga mengatakan, fungsi BI sebagai otoritas moneter tetap berjalan normal pasca pengunduran diri Perry. Menurut dia, stabilitas nilai tukar rupiah, pengendalian moneter, serta koordinasi kebijakan ekonomi tetap terjaga.

"Yang terpenting saat ini adalah keberlanjutan fungsi institusi bank sentral dalam menjalankan mandatnya," kata Airlangga di Jakarta, Senin (27/7/2026).

Libatkan Danantara

Sementara itu, CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan Presiden mengarahkan agar Danantara dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan KSSK guna memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Menurut dia, pelibatan tersebut akan memperluas perspektif dalam setiap kebijakan yang diambil.

Baca juga : Prabowo-Jokowi-SBY Duduk Berdampingan

"KSSK ini diminta juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya," kata Rosan di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/7/2026).

Rosan menjelaskan, kehadiran Danantara akan membuat setiap keputusan tidak hanya mempertimbangkan aspek fiskal dan moneter, tetapi juga dampaknya terhadap sektor usaha dan perekonomian nasional secara keseluruhan. Ia juga membenarkan Danantara akan mengikuti rapat rutin tim ekonomi pemerintah.

"Lebih ke whole ecosystem-nya. Jadi, arahannya adalah KSSK Plus, plus Danantara," ujarnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.