Sebelumnya
Derah Harus Menjadi Beranda Depan Indonesia
Karena itulah 81 Tahun Kemerdekaan harus menjadi momentum membongkar paradigma lama dari sekadar membangun di daerah menjadi membangun dari daerah, bersama daerah, dan untuk kesejahteraan rakyat daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia.
Perbedaannya bukan permainan kata. Ia menentukan siapa yang merumuskan, siapa yang bekerja, siapa yang menguasai nilai tambah, siapa yang menikmati hasil, dan kepada siapa pembangunan akhirnya harus dipertanggungjawabkan.
Pembangunan di daerah bahkan dapat sangat sentralistis. Proyeknya berada di Sulawesi, tetapi konsepnya dibuat di Jakarta; tanahnya di Maluku, tetapi rantai nilai dan keuntungan ekonominya berputar di luar daerah; tambangnya berada di Kalimantan, tetapi masyarakat sekitarnya hanya menerima dampak ekologis; industrinya berdiri di Papua atau Nusa Tenggara, tetapi teknologi, manajemen, modal dan keuntungan tidak tumbuh menjadi kekuatan ekonomi lokal.
Daerah akhirnya hanya menjadi koordinat tempat proyek diletakkan, bukan subjek yang menentukan arah pembangunan. Dalam konteks inilah konsepsi “Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera” memperoleh bobot ideologis dan relevansi historisnya.
Baca juga : Menuju Indonesia Emas, Merdeka & Berdaulat Di Ruang Digital
Konsepsi tersebut merupakan saripati pemikiran besar Dr. Oesman Sapta, Ketua Umum DPP Partai Hanura, yang secara konsisten menempatkan kepentingan daerah sebagai garis penting perjuangan politiknya.
Dalam arah perjuangan Hanura, penguatan kapasitas wilayah, kepemimpinan lokal, ekonomi produktif dan pemerataan manfaat pembangunan memang ditempatkan sebagai bagian dari gagasan Daerah Berdaya dan Indonesia Sejahtera.
Bagi Oesman Sapta, daerah tidak semestinya terus diperlakukan sebagai halaman belakang Republik—tempat yang baru diingat ketika pusat membutuhkan suara politik, tanah, tambang, hutan, laut, energi, pangan atau penerimaan negara.
Daerah harus ditempatkan sebagai beranda depan Indonesia. Beranda depan bukan sekadar metafora geografis. Ia merupakan doktrin tentang bagaimana negara seharusnya memandang kekuasaan dan pembangunan.
Jika daerah adalah beranda depan Indonesia, maka kualitas Republik pertama-tama harus dibuktikan dari keadaan daerahnya. Wajah Indonesia tidak cukup dinilai dari gedung pencakar langit di pusat kekuasaan, indeks bursa, kemegahan kawasan bisnis atau statistik pertumbuhan nasional.
Baca juga : Belajar dari Pramono Anung: Mendambakan Kepala Daerah Teknokratis & ”Super Team”
Wajah Republik yang sesungguhnya terlihat dari sekolah di pulau terluar, puskesmas di pegunungan, pelabuhan nelayan, pasar rakyat, sawah petani, kampung masyarakat adat, rumah buruh dan kehidupan keluarga yang tinggal ribuan kilometer dari Istana.
Dalam pemikiran itu, daerah harus menjadi titik nol sekaligus titik akhir pembangunan. Sebagai titik nol, pembangunan harus dimulai dari daerah: dari suara rakyatnya, kebutuhan riil mereka, potensi ekonominya, karakter geografisnya, kebudayaannya, daya dukung ekologinya dan masa depan yang mereka kehendaki.
Negara tidak boleh terus memulai perencanaan dengan pertanyaan, “program apa yang akan kita bawa ke daerah?” Pertanyaannya harus dibalik menjadi: “masa depan seperti apa yang dikehendaki rakyat daerah, dan apa yang harus dilakukan Republik untuk membantu mereka mewujudkannya?”
Itulah perubahan paradigma yang sesungguhnya revolusioner. Daerah bukan laboratorium untuk menguji program kementerian. Daerah bukan tanah kosong tempat pusat meletakkan proyek. Daerah adalah subjek politik, subjek ekonomi dan subjek pembangunan Republik. Tetapi daerah juga harus menjadi titik akhir pembangunan.
Seluruh pertumbuhan, investasi, industrialisasi, hilirisasi, pembangunan infrastruktur, transformasi digital dan pengelolaan sumber daya pada akhirnya wajib berhadapan dengan satu pertanyaan yang tidak boleh dinegosiasikan: apakah kehidupan manusia di daerah menjadi lebih baik? Apakah mereka lebih sehat? Lebih terdidik? Mempunyai pekerjaan yang lebih bermartabat? Pendapatan yang lebih baik? Pelayanan publik yang lebih layak? Kesempatan yang lebih luas untuk menentukan masa depannya?
Baca juga : Mengelola Pendidikan untuk Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur
Kalau pabrik raksasa berdiri tetapi desa di sekelilingnya tetap miskin, pembangunan telah kehilangan akal sehat. Kalau tambang menghasilkan triliunan rupiah tetapi anak-anak di wilayah penghasil masih belajar dalam keterbatasan, Republik sedang mempermalukan dirinya sendiri.
Kalau hilirisasi mendongkrak ekspor tetapi masyarakat lokal hanya menjadi penonton di balik pagar kawasan industri, kita sedang memproduksi pertumbuhan tanpa keadilan.
Dan jika kekayaan suatu daerah terus mengalir keluar sementara kemiskinan, ketertinggalan dan kerusakan ekologis diwariskan kepada rakyat setempat, kita harus cukup berani menyebutnya dengan nama yang lebih jujur: ekstraktivisme yang dilegalkan oleh negara.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.