Sebelumnya
Argo memang tak menjelaskan soal pencopotan dua Kapolres ini. Tapi, keduanya diduga kuat dicopot karena tak bisa mencegah kerumunan massa yang terjadi di wilayahnya.
Kapolres Jakpus diduga tidak mampu mencegah kerumunan saat Rizieq Shihab menggelar acara peringatan Maulid Nabi serta pernikahan putrinya pada Sabtu (14/11) dan Minggu (15/11). Sementara Kapolres Bogor dianggap tidak mampu mencegah massa dalam peringatan Maulid Nabi di Megamendung, Puncak, Bogor yang dihadiri Rizieq Shihab, Jumat (13/11). Ribuan orang tumplek blek di sana.
Beberapa jam sebelum Argo menggelar konferensi pers pencopotan dua Kapolda dan dua Kapolres ini, Presiden Jokowi meminta Kapolri Jenderal idham Azis, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid19 Letjen Doni Monardo menindak tegas para pelanggar protokol kesehatan.
Baca juga : Libur Panjang Kerek Angka Kasus Corona
Tak lama, Menkopolhukam Mahfud MD secara terpisah juga menyampaikan soal ancaman sanksi bagi aparat yang tak tegas menegakkan protokol kese hatan. Bahkan, Mahfud sampai tiga kali menekankan kalimat tentang sanksi kepada aparat keamanan. “Pemerintah minta tidak ragu dan bertindak tegas dalam memastikan protokol kesehatan dapat dilakukan dengan baik,” kata Mahfud, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin.
Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga mengaku sudah memperingatkan Anies Baswedan. Sebab, kewenangan menegalkan aturan protokol kesehatan itu, ada di tangan Anies sebagai Gubernur DKi Jakarta, bukan pemerintah pusat. “Penegakan protokol kesehatan di ibu Kota, sekali lagi, penegakan protokol kesehatan di Ibu Kota, merupakan kewenangan Pemprov DKI Jakarta berdasar hierarki kewenangan dan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Mahfud mengungkapkan, pemerintah menerima keluhan dan masukan dari berbagai kalangan. Mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, purnawirawan TNI, Polri, dokter, relawan, serta kelompok masyarakat sipil. Keluhannya tentang pelanggaran protokol kesehatan pada pelaksanaan pesta pernikahan dan peringatan Maulid Nabi SAW di Petamburan, Jakarta Pusat.
Baca juga : Stafsus BPIP: Kepala Daerah Wajib Tegakkan Protokol Kesehatan
Sikap Kapolri mencopot dua jenderalnya disambut baik warganet. Mereka memuji langkah Jenderal Idham Azis itu. “Wah, pak Kapolri galak juga ya sama jenderalnya. Bagus pak, tindak tegas mereka yang lakukan pembiaran. Juga yang bikin acara,” cuit @fathurakbar.
“Antara senang dan sayang, demi mencegah penyebaran Covid19, sebaiknya memang Kapolda yang tidak tegas, langsung diganti saja. Bravo Polri !! “ timpal akun @Shaggy_Solo. “Kasian pada Polri, kedatangannya membawa petaka,” balas akun @Billy_Trisna.
Sebelumnya, polisi menjadi sasaran kritik masyarakat di dunia nyata dan dunia maya soal kerumunan yang terjadi dalam setiap acara yang dihadiri Rizieq. Bahkan akun @TMCPoldaMetro rame-rame diserang warganet karena dianggap nggak berani menindak kerumunan dalam acara FPI.
Baca juga : Komunitas Mobil Honda Sumbang Fasilitas Cuci Tangan Di 5 Halte TransJakarta
Di dunia nyata, Ketua Setara Institute, Hendardi mengaku kecewa dengan sikap pasif kepolisian. Kata dia, pihak berwenang sejauh ini hanya menyampaikan imbauan agar kerumunan itu menerapkan protokol kesehatan. “Presiden harusnya perintahkan Kapolri untuk menindak kerumunan, mempertegas dan menindaklanjuti kasus-kasus hukum yang melilit Rizieq, dan mendisiplinkan kepala daerah yang pasif membiarkan kerumunan,” ujar Hendardi. [OKT]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.