Sebelumnya
“Akhir 1970-an sampai dan 1980-an anak-anak sekolah dilarang pakai jilbab. Kita protes keras aturan tersebut ke Depdikbud. Setelah sekarang memakai jilbab dan busana Muslim dibolehkan dan menjadi mode, tentu kita tak boleh membalik situasi dengan mewajibkan anak non Muslim memakai jilbab di sekolah,” cuit Mahfud, lewat akun @mohmahfudmd kemarin.
Kuliah Twitter alias Kultwitnya juga menguak sejarah perjuangan 2 Ormas besar yakni NU dan Muhammadiyah melawan diskriminasi terhadap Islam. Hasilnya, sejak 1990-an kaum santri terdidik bergelombang masuk ke posisi-posisi penting di dunia politik dan pemerintahan.
“Pejabat-pejabat tinggi di Kantor-kantor pemerintah, termasuk di TNI dan POLRI, banyak diisi oleh kaum santri. Mainstream keislaman mereka adalah “wasathiyah Islam”: moderat dan inklusif,” tambahnya.
Komnas HAM juga tidak diam dalam kasus ini. Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengaku pihaknya lewat perwakilan Sumatera Barat ikut turun tangan menindaklanjuti kasus jilbab di SMKN 2 Padang.
Baca juga : Siswa Non Muslim Diwajibkan Berhijab, DPR: Jangan Berlebihan
“Besok akan ada pertemuan antara Komnas HAM Sumatera Barat, terus Ombudsman dan juga Dinas Pendidikan Provinsi untuk membahas seperti apa peristiwa yang sebenarnya,” kata Beka Ulung Hapsara kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.
Pertemuan itu, kata dia, sebagai upaya Komnas HAM untuk menggali keterangan.
“Terus me-review peraturan yang ada. Apakah diskriminatif atau tidak. Serta kemungkinan mencabut peraturan-peraturan yang diskriminatif,” jelasnya.
Sekedar informasi, aturan yang mewajibkan siswi di Padang berjilbab bukan hal baru. Tapi sudah berlaku sekitar 15 tahun. Aturan itu tertuang lewat Instruksi Walikota Padang No 451.442/BINSOS-iii/2005.
Baca juga : Hujan Ringan Diprediksi Rabu Pagi Di Sebagian Jakarta
Namun, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat (Sumbar) berkilah, tidak ada aturan yang mewajibkan siswi non Islam berjilbab. Polemik ini, harusnya sudah selesai beberapa tahun lalu.
“Jauh kewenangan SMK dan SMA ini pindah ke provinsi. Artinya ini sesuatu yang tidak perlu kita atur lagi. Karena apa? Tidak ada lagi adanya kasus unsur pemaksaan itu,” kata Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Adib Alfikri.
Adib mengaku telah mengirimkan tim ke SMK Negeri 2 Padang untuk mengumpulkan data dan informasi. Jika ditemukan penyimpangan, pihaknya akan mengambil tindakan tegas.
Polemik jilbab di salah satu sekolah menengah Padang ini menyeruak ke permukaan setelah video yang diunggah orang tua siswi yang anaknya enggan mengenakan jilbab viral di akun Facebooknya Elianu Hia.
Baca juga : Sampaikan Bela Sungkawa, Bamsoet: Jasa Prof. Muladi Untuk Bangsa Tak Terhitung
Di dalam video tersebut, terekam adu argumennya dengan Wakil Kepala Kesiswaan dan seorang guru Bimbingan Konseling (BK) soal aturan wajib jilbab itu. Ia juga telah menunjuk kuasa hukum untuk menindaklanjuti kasus tersebut. [SAR]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.