Nasdem Nggak Mau Ada Capres Dagelan

RM.id  Rakyat Merdeka - Ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (Preshold) harus tetap berlaku. Tujuannya, mencegah pasangan capres dagelan. 

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali kepada wartawan di Jakarta, kemarin. Untuk itu, Nasdem mengusulkan angka Preshold 15 persen. “Kami tidak ingin orang dalam kontestasi ini (pilpres) sekadar coba-coba. Makanya penting dilakukan pembatasan. Kalau kemudian Preshold nol persen maka semua orang bisa mencalonkan diri dan bisa menjadi dagelan saja di situ,” kata Ketua Fraksi Partai Nasdem ini. 

Menurutnya, Nasdem mengusulkan Preshold 15 persen suara partai atau koalisi yang lolos DPR. Alasannya, pilpres merupakan pesta demokrasi untuk rakyat Indonesia, sehingga harus sedapat mungkin disuguhkan banyak figur nasional yang mempunyai kapasitas serta integritas. Jika pembatasan 15 persen, kemungkinan kalau dihitung 100 persen, maka akan ada empat paslon. “Masyarakat punya banyak pilihan, kita berharap lahir pemimpin yang betul-betul dikehendaki dan diharapkan. Jadi bukan pemimpin yang didesain,” ungkap Ali. 

Baca juga : Selama Hayat Dikandung Badan, Prabowo Siap Maju Nyapres Lagi

Menyangkut Parliamentary Threshold (PT) Ali menyatakan, Fraksi Nasdem menginginkan 7 persen. “Kami belum berubah. Toh ini masih pembahasan, pasti fleksibel,” katanya. 

Prinsipnya, PT itu harus ada bergerak naik dari pemilu ke pemilu. “Sebenarnya, selalu kita berpikir seperti itu (7 persen menghilangkan suara rakyat). Sekalian saja tidak usah dibatasi. Tapi nanti orang akan banyak sekali berbisnis partai,” tandasnya. 

Sementara, PKS menyampaikan sikap resmi terkait PT. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, partainya mengusulkan agar PT menjadi 5 persen. “PKS mengusulkan PT 5 persen, naik 1 persen dari pemilu yang lalu (2019),” kata Jazuli. 

Baca juga : Demi Keberlanjutan Pemda, Pilkada 2020 Harus Berlangsung

Jazuli mengatakan, PKS berkomitmen pada upaya penyederhanaan partai politik dan sistem kepartaian. Namun, hal tersebut harus dilakukan secara bertahap atau gradual dan tidak drastis atau terlampau tinggi. 

Dengan demikian, secara alami bisa menumbuhkan kesadaran politik masyarakat pemilih dan partai politik sendiri. Baik masyarakat dan parpol tidak ada yang merasa dipasung dan dimatikan paksa hak-hak politik dan aspirasinya. Itulah pentingnya penyederhanaan secara gradual. 

Selain itu, Jazuli mengungkapkan, PKS mengusulkan agar besaran PT sama dengan ambang batas parlemen, yaitu sebesar 5 persen. Dengan demikian, menurut dia, setiap partai yang lolos ke parlemen dapat mengajukan pasangan calon presidenwapres. 

Baca juga : IPB dan ICMI Yakni Pertanian Kita Lebih Maju dan Mandiri

PKS ingin menyajikan lebih banyak pilihan calon pemimpin nasional untuk rakyat. Selain itu, pihaknya berpendapat makin banyak calon yang maju otomatis mencegah terjadinya perpecahan di masyarakat seperti Pemilu 2019. “Melalui desain ini, kita berharap minimal ada tiga pasangan calon dan tidak terjadi polarisasi karena hanya ada dua pasang calon,” ungkapnya. [REN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.