RM.id Rakyat Merdeka - Peretasan handphone (HP) dan media sosial (medsos) milik aktivis anti korupsi bikin jengkel banyak kalangan, tak terkecuali pihak Istana.
Aksi peretasan terjadi saat gelombang protes terhadap kebijakan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dibuat pimpinan KPK kepada seluruh pegawainya. Para aktivis, eks pimpinan KPK, termasuk beberapa orang dari 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan, tiba-tiba menjadi korban peretasan. HP hingga medsos diretas, datanya diambil hingga tidak bisa dipakai lagi.
Pemerintah yang selama ini disudutkan dengan aksi peretasan tersebut, akhirnya angkat suara. Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani menegaskan, aksi teror berupa peretasan terhadap aktivis anti korupsi merupakan perbuatan melawan hukum.
Baca juga : Kecam Peretasan Terhadap Aktivis, KSP: Ini Meresahkan
Menurutnya, peretasan tidak dibenarkan, apalagi saat mereka memberikan kritik terhadap pemerintah. Masyarakat sipil berhak memberikan masukan dan kritik kepada pemerintah, serta melakukan edukasi publik.
“Ini meresahkan dan memprihatinkan,” kata wanita yang biasa disapa Dhani itu, dalam keterangan tertulisnya, kepada wartawan, kemarin.
Selain itu, dia mengaku mendapat laporan kebocoran informasi data penduduk dalam waktu bersamaan. Jaleswari mendesak, peristiwa tersebut bisa segera ditangani pihak terkait agar tidak terulang.
Baca juga : Asalkan Ada Datanya, Komisi I Siap Respons
Dia meminta, kasus peretasan terhadap aktivis ini bisa segera terungkap, agar motif dari pelaku bisa segera terungkap. Kepada semua pihak yang merasa mendapat ancaman, teror, dan sejenisnya, anak buah Moeldoko ini meminta supaya aktif melaporkan kepada aparat penegak hukum.
Seruan yang sama juga disampaikan Anggota Komisi III DPR, Habiburokhman. Dia meminta kasus ini diusut tuntas. Namun, dia tidak ingin berspekulasi, bahwa peretasan yang dialami sejumlah aktivis anti korupsi itu, ada muatan politis.
“Staf saya beberapa kali diretas. Ada motif macem-macem. Jangan buru-buru dianggap ini ada motif politik,” ujarnya.
Baca juga : Anies Nggak Mau Geer
Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni meminta kepada Tim Cyber Polri segera mencari dalang aksi peretasan tersebut. Menurutnya, peretasan terhadap sejumlah aktivis tidak dapat ditolerir dan sangat meresahkan masyarakat.
“Oknum-oknum seperti itu sangat meresahkan, apalagi kejadiannya bersamaan dengan isu yang kini tengah menjadi pembahasan hangat di KPK,” ujar Sahroni.
Politisi NasDem ini khawatir, aksi peretasan ini bisa memunculkan sentimen negatif terhadap prinsip kebebasan berpendapat di Indonesia. Padahal, sangat jelas bahwa kebebasan berpendapat ini merupakan amanah konstitusi UUD 1945.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.