RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Kota Samarinda meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menagih aset negara yang dikangkangi partai politik.
Aset yang dimaksud adalah tanah di Jalan Mulawarman, Kota Samarinda. Di atasnya berdiri kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Kalimantan Timur.
Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Wahyudi bersama Wali Kota Samarinda, Andi Harun mendatangi kantor DPD Golkar Kaltim pada Rabu (30/6) lalu.
Baca juga : Periksa 12 Pejabat Bandung Barat, KPK Dalami Soal Ini...
“Jangan sampai aset Pemda tidak tercatat, dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Bahkan pelan-pelan hilang,” Wahyudi mengungkapkan alasan KPK bersedia membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Aset tanah ini selalu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Samarinda sejak 2013. Namun tak kunjung dikembalikan kepada Pemda.
Pemkot Samarinda akhirnya meminta tolong KPK untuk menagih aset ini. Lembaga bersedia turun tangan.
Baca juga : Ketemu Prabowo, Kang Emil Ngomongin Politik Dan Jabar
“Mengenai aset bermasalah yang menjadi temuan BPK agar segera dicarikan solusi penyelesaiannya dengan win-win solution, agar tidak menjadi temuan berulang setiap tahun,” kata Wahyudi.
Wali Kota Andi Harun mengakuimenggandeng KPK untuk menagih aset ini. Ia mengimbau agar DPD Golkar Kaltim segera menyerahkannya. “Kami menempuh jalur damai dan secara sukarela, agar teman-teman di DPD Golkar Kaltim segera menyerahkan aset tersebut ke Pemkot,” katanya.
Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu DPD Golkar Kaltim, Mursidi Salim terkejut atas kedatangan Pemkot Samarinda didampingi KPK. “Karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya,” ujarnya.
Baca juga : Usut Kasus Korupsi Bansos Bandung Barat, KPK Periksa Ade Komarudin
Pengurus Golkar pun menerima kedatangan Wali Kota Samarinda bersama KPK. “Kami terima dengan tangan terbuka,” tandasnya.
Mursidi menjelaskan, gedung DPD Golkar Kaltim ini sudah digunakan pasca tragedi G30S-PKI dengan status rampasan. “DPD Golkar Kaltim tidak pernah mengakui tanah ini milik Golkar. Tetapi memang sejak lama digunakan Golkar,” akunya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.