Sebelumnya
Kata Jodi, pemerintah menemukan banyak angka kematian yang ditumpuk-tumpuk, atau dicicil pelaporannya. Alhasil, laporan jadi terlambat dan penilaian terhadap PPKM di suatu daerah, kurang akurat. Data yang terlambat itu terjadi karena banyak kasus aktif yang tidak diperbaharui selama lebih dari 21 hari.
Untuk mengatasi hal ini, Jodi mengatakan, pemerintah mengambil langkah perbaikan untuk memastikan data akurat. “Sedang dilakukan clean up (perapian) data. Diturunkan tim khusus untuk ini. Nanti akan dimasukkan indikator kematian ini jika data sudah rapi,” cetus Jodi.
Sembari menunggu proses itu, Jodi menuturkan, untuk sementara pemerintah masih menggunakan lima indikator lain untuk asesmen. Seperti BOR (tingkat pemanfaatan tempat tidur), kasus konfirmasi, perawatan di rumah sakit, pelacakan (tracing), pengetesan (testing), dan kondisi sosio ekonomi masyarakat.
Baca juga : PKS Suaranya Keras Sekali
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, pihaknya akan kembali menggunakan data kematian sebagai salah satu indikator dalam pengambilan kebijakan PPKM, apabila sistem yang ada sudah pulih. Saat ini pemerintah pusat dan daerah sedang menyelesaikan persoalan pendataan dari data kematian corona.
“Kami belum tahu (kapan digunakan kembali). Tetapi melihat banyak keterlambatan pelaporan dari beberapa daerah yang berbeda. Sehingga untuk memperbaikinya dengan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah tentang sistem data yang tidak sinkron,” terang Wiku.
Meski begitu, data kematian akibat Corona masih tetap dilaporkan secara harian dalam update data penanganan pandemi yang dicatat per pukul 12.00 WIB setiap hari. “Kami masih melaporkan data kematian kepada publik setiap hari,” tambah Wiku.
Baca juga : Soal Data Kematian, Wakil Ketua MPR: Diperbaiki, Bukan Malah Dihilangkan!
Sekadar informasi, angka kematian Corona pada periode tiga minggu terakhir cenderung tinggi, terutama di Pulau Jawa. Berdasarkan analisis data National All Record (NAR), pelaporan kasus kematian yang dilakukan daerah tidak bersifat real time melainkan akumulasi dari bulan-bulan sebelumnya.
Juru bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi mengakui hal tersebut bagian dari perbaikan data yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Pihaknya terus melakukan evaluasi dan sinkronisasi data pusat atau daerah agar lebih efisien dan tepat.
“Kemenkes masih proses terus perbaikan data secepatnya agar selesai dilakukan daerah. Tapi data Covid-19 tetap bisa masuk dan kita update terus-menerus per harinya,” cetus Nadia.
Baca juga : Kemenag Hentikan Rilis Kartu Nikah Fisik
Kemenkes mengumpulkan data dari seluruh dinas kesehatan provinsi, kabupaten, dan kota. Perbaikan dan penyesuaian data sudah mulai dilakukan agar sinkronisasi data dapat berjalan. [MEN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.