Dewan Pers

Dark/Light Mode

Soal Indikator Kematian Covid-19

PKS Suaranya Keras Sekali

Jumat, 13 Agustus 2021 07:15 WIB
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Sukamta. (Foto: Dok. Pribadi)
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Sukamta. (Foto: Dok. Pribadi)

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkhawatirkan langkah Pemerintah menghapus indikator kematian dalam data penanganan pandemi Covid-19. Alasannya rawan bahaya. Semoga, ini bukan siasat agar angka pandemi menjadi turun.

“Ini hanya akal-akalan Pemerintah menutupi sengkarut manajemen data Covid-19 dari pusat hingga daerah,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Sukamta kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Berita Terkait : Soal Data Kematian, Wakil Ketua MPR: Diperbaiki, Bukan Malah Dihilangkan!

Menurutnya, jika Pemerintah memiliki permasalahan mengenai akurasi data pandemi Covid-19 seperti input data, sebaiknya diperbaiki. Bukannya malah menghapus indikator kematian. Demikian juga dalam membuat kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang kini berlevel.

“Apakah mengeluarkan angka kasus kematian dari indikator penanganan Covid-19 ini saran para ahli? Saya meragukannya,” ucapnya.

Berita Terkait : Pakar Kesehatan Ingatkan Resiko Hidrasi Pada Masa Kehamilan

Sukamta menuding, jangan-jangan, dihapusnya indikator kematian ini karena Pemerintah tidak sabar menurunkan level PPKM, karena tuntutan kepentingan ekonomi. Vokalis PKS di Senayan ini kembali mengingatkan, banyak ahli epidemologi mengingatkan agar tidak terjebak pandemic trap, alias situasi pandemi yang tidak berkesudahan.

“Jika ini terjadi, tidak hanya berbahaya bagi keselamatan jiwa manusia, Indonesia juga akan semakin terpuruk ekonominya,” ujarnya mengingatkan.

Berita Terkait : Sidak Ke Tambora, Menko PMK Minta Beras Bansos Jelek Diganti

Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR ini juga menduga, mungkin saja peristiwa ini menandakan ada pejabat Pemerintah yang berpikir tidak percaya Covid-19 atau menganggapnya bagian konspirasi. Kalau benar, hal itu bisa membuat resah masyarakat dan menyuburkan hoaks.

Contohnya, ada masyarakat yang menganggap hoaks konspirasi sehingga takut ke rumah sakit karena nanti akan dicovidkan. Penolakan keluarga pemakaman dengan protokol Covid-19, hingga terjadi perebutan jenazah di sejumlah daerah. “Yang punya pikiran seperti ini mestinya jangan masuk Gugus Tugas Covid, karena akan merusak kerja penanganan pandemi,” tegasnya.
 Selanjutnya