Sebelumnya
Karena itu, lanjutnya, DIM dari Pemerintah perlu segera diterima oleh Komisi VII DPR, agar dibahas lebih lanjut mengenai substansi RUU EBET dapat bergulir. Sebagai contoh, imbuh Roro, pembahasan yang cukup mendesak mengenai pembentukan badan khusus untuk memantau transisi ke EBET dan implementasinya di Indonesia.
“Hal itu perlu ditinjau lebih lanjut, apakah Indonesia membutuhkan badan tersebut atau tidak. Itu yang perlu dikaji lebih mendalam," kata S2 jebolan Imperial College London pada 2016 ini.
Baca juga : Gercep Timsus Ditunggu Lho...
Roro berharap, kehadiran RUU EBET dapat mewujudkan sedikitnya tiga hal. Pertama, mewujudkan keberlanjutan masa depan Indonesia. Kedua, membentuk ekosistem yang baik agar sektor energi terbarukan bisa berkembang. Ketiga, mengurangi emisi karbon dari sektor energi.
Komitmen DPR & Parliamentary Speakers’ Summit (P-20)
Baca juga : Menteri ATR Percepat Penyelesaian Konflik Pertanahan
Lebih lanjut Roro menjelaskan, Pemerintah berkomitmen mewujudkan target bauran EBET sebesar 23 persen pada 2025. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) merupakan salah satu pemanfaatan teknologi di sektor EBET guna mencapai target tersebut.
DPR bersama delegasi Parliamentary Speakers’ Summit (P-20) juga berkomitmen mencapai target net zero energy (NZE) menuju energi bersih. Konferensi The 8th Parliamentary Speakers’ Summit yang dihelat pada 5-7 Oktober 2022 di Jakarta, dinilai sebagai momentum tepat menyosialisasikan transisi energi dari energi fosil menuju energi berkelanjutan.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.