RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi sangat komitmen dalam memajukan pengusaha nasional. Karena itu, keputusan para menterinya harus juga dalam langgam dan irama yang sama.
Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR, Maruarar Sirait, saat mendampingi Ketua DPR, Bambang Soesatyo, menerima pengaduan dari perwakilan 281 perusahaan pelaku penambangan nikel Indonesia yang bergabung dalam Asosiasi Penambangan Nikel Indonesia (APNI), di Ruang Kerja Ketua DPR, Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Kamis (29/8). "Pak Jokowi sangat komit dalam memajukan pengusaha nasional," ungkap Ara, demikian sapaan akrab Ketua Umum Taruna Merah Putih (TMP) ini.
Sebelumnya, Sekjen APNI, Meidy Katrin Lengkey, mengatakan bahwa saat ini dirasakan ada ketidakadilan terhadap pengusaha lokal. Pengusaha nasional dibebankan berbagai kewajiban tetapi hal ini tidak berlaku bagi pengusaha asing.
"Saat ini, pengusaha nikel lokal tengah terpuruk akibat rencana penerapan percepatan larangan ekspor nikel, yang mau tak mau diharuskan menjual rugi hasil produksi ke smelter yang mayoritas dikuasai investor asing," kata Meidy.
Baca juga : Oesman Sapta : Indonesia Butuh Komitmen Pemuda untuk Menjaga NKRI
Ara, yang siap memperjuangkan aspirasi mereka, juga mengingatkan APNI agar membawa data yang terukur dan lengkap. Sebab kedatangan APNI kali ini tak disertai dengan data tertulis yang lengkap. "Dalam laporan itu pun harus benar-benar faktual dan tidak hanya berisi tuduhan belaka," ungkap Maruarar yang memastikan akan berjuang demi kepentingan nasional.
Bila data sudah lengkap, dengan meminta izin kepada Bambang, Ara mengusulkan ada pertemuan kedua. Bambang dan APNI pun setuju pertemuan kedua dilaksakan pada Senin sore pekan depan.
Meidy sangat senang dengan pertemuan ini. Menurutnya, Bambang sangat responsif dan cepat dalam menanggapi surat APNI. Dalam sehari surat dilayangkan, Ketua DPR langsung menerima.
"Terima kasih kepada Ketua DPR yang telah menerima kami dengan baik dan menerima keluhan kami. Kami juga sangat senang sebab ada Pak Ara yang komitmen ikut berjuang bersama kami demi kepentingan nasional," ungkapnya.
Baca juga : Ini Alasan Jokowi Soal Pemindahan Ibu Kota Negara
Bambang, yang juga didampingi anggota Komisi XI Misbakhun, akan meneruskan keluhan APNI ke Komisi VII DPR dalam hal ketidakadilan dan ke Komisi XI dalam hal potensi kehilangan pendapatan negara. "DPR komitmen untuk memperjuangkan keluhan dari pelaku pertambangan nasional," ungkap Bambang.
Sedangkan Misbakhun, siap mambawa persoalan ini ke Komisi XI. Apalagi bila memang ada potensi kehilangan penerimaan negara dari eksport ore.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, yang memiliki agenda bersama dengan Ketua DPR mengatakan bahwa ia sudah mengetahui persoalan ini culup lama. Ia pun memastikan akan menyerap aspirasi APNI.
Meidy sangat senang dengan pertemuan ini. Menurunya, Bambang sangat responsif dan cepat dalam menanggapi surat APNI. Dalam sehari surat dilayangkan, Ketua DPR langsung menerima.
Baca juga : Hari Ini, Jokowi Umumkan Lokasi Baru Ibu Kota
"Terima kasih kepada Ketua DPR yang telah menerima kami dengan baik dan menerima keluhan kami. Kami juga sangat senang sebab ada Pak Ara yang komitmen ikut berjuang bersama kami demi kepentingan nasional," ungkapnya.
Hal senada disampaikan pelaku penambangan, Merry. Masukan dari Bambang dan Maruarar untuk membuat laporan dan data yang lebih terstruktur akan digarapnya dan segera dilaporkan kembali. "Kami tambah yakin dengan perjuangan kami," ucap Merry. [USU]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.