Ini Alasan Jokowi Soal Pemindahan Ibu Kota Negara

RM.id  Rakyat Merdeka - Rencana pemindahan Ibu Kota bukanlah wacana baru. Sejak era Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno, wacana tersebut sudah digulirkan. 

“Sebagai bangsa besar yang sudah 74 tahun merdeka, Indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri ibu kotanya,” kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers mengenai lokasi pemindahan ibu kota, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8) siang.

Terkait hal ini, Presiden Jokowi memberikan sejumlah alasan perlunya pemindahan Ibu Kota negara. Pertama, beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa, dan juga airport (bandar udara) dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia, sudah terlalu berat.

Baca juga : Hari Ini, Jokowi Umumkan Lokasi Baru Ibu Kota

Kedua, beban Pulau Jawa yang berpenduduk 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia, juga sudah terlalu berat. Apalagi, Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan.

“Beban ini akan semakin berat, bila Ibu Kota pemerintahan pindahnya tetap di Pulau Jawa. Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, serta polusi udara dan air," papar Jokowi.

Jokowi menegaskan, ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta. Tetapi, lebih kepada besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan Jakarta. Menurutnya, kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa terus mengalami peningkatan. Meski sudah diberlakukan otonomi daerah sejak tahun 2001. 

Baca juga : Ciptakan Hidup Sehat, PLN Bentuk Gang Hijau di Kota Bambu Jakbar

"Karena itu, setelah melakukan kajian-kajian mendalam, yang diintensifkan studinya dalam tiga tahun terakhir, lokasi Ibu Kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," jelas Jokowi.

"Pembangunan Ibu Kota baru ini bukan satu-satunya upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan Pulau Jawa dan luar Jawa. Karena, pemerintah juga akan membangun industrialisasi di luar Jawa, yang berbasis hilirisasi sumber daya alam," imbuhnya.

Jokowi memastikan, Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan, dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global. Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan urban regeneration, yang dianggarkan sebesar Rp 571 triliun tetap terus dijalankan. Saat ini, pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.