RM.id Rakyat Merdeka - Ketua MPR dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) menerima aspirasi usulan dari Presiden PKS Ahmad Syaikhu agar pimpinan DPR mendatang diisi seluruh perwakilan partai politik yang ada di DPR. Saat ini, Pimpinan DPR terdiri atas satu orang ketua dan empat orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR. Sementara, total partai politik yang berada di parlemen periode 2019-2024 sebanyak sembilan partai politik.
Menurut Bamsoet, usulan Syaikhu tersebut patut dipertimbangkan. Dengan adanya perwakilan setiap partai politik di pimpinan DPR, akan memiliki manfaat yang besar dalam memperlancar komunikasi antarpartai politik di Senayan.
“Hal ini sudah diterapkan dan dibuktikan oleh MPR periode sekarang, yaitu semua partai politik dan perwakilan DPD memiliki satu wakil di pimpinan MPR," ujar Bamsoet, saat Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR dengan Pengurus DPP PKS, di Jakarta, Senin (8/7/2024).
Hadir antara lain Wakil Ketua MPR yang Ketua MPR ke-12 dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Sekjen Aboe Bakar Al Habsyi, Bendum Mahfudz Abdurrohman, Ketua Fraksi PKS MPR Tifatul Sembiring, Kabid Kepemudaan Gamal Albin Syaid serta Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Kurniasih Mufidayati.
Baca juga : Pimpinan DPR Setujui Pansus Haji
Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, pengurus DPP PKS juga sepakat untuk dilakukan kajian mendalam terhadap UUD NRI 1945. Konstitusi terikat oleh realitas zaman, karenanya konstitusi tidak boleh 'anti' terhadap perubahan. Perubahan zaman adalah sebuah keniscayaan yang tidak akan mungkin dihindarkan.
"Konstitusi yang dimiliki bangsa Indonesia harus berupa konstitusi yang hidup (living constitution) dan bekerja (working constitution). Konstitusi yang hidup adalah konstitusi yang mampu menjawab segala tantangan dan dinamika zaman. Sementara, konstitusi yang 'bekerja' adalah konstitusi yang benar-benar dijadikan rujukan dan dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," kata Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI ini menerangkan, dari tahun 1999 hingga 2002, MPR telah melakukan empat kali amandemen. Namun, sejumlah kalangan menilai masih terdapat kelemahan sistematika dan substansi pada konstitusi pasca amandemen.
Persoalan mengenai kedudukan dan kewenangan lembaga negara, tidak adanya lagi garis besar haluan negara serta sistem demokrasi pemilihan langsung yang kebablasan, masih menyisakan problematika tersendiri. Ditambah lagi, kenyataan bahwa perubahan konstitusi tidak serta-merta menumbuhkan budaya taat berkonstitusi, atau menjamin segala peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar sudah sejalan dengan konstitusi
Baca juga : Terima Pengurus GPII, Bamsoet Ajak Jaga Kondusivitas Jelang Pilkada Serentak
Kata Bamsoet, pimpinan MPR sepakat dengan DPP PKS bahwa nantinya apabila dilakukan amandemen UUD NRI 1945, perubahan yang dilakukan adalah perubahan menuju arah perbaikan. Semisal, kembali menghadirkan pokok-pokok haluan negara sebagai bintang arah pembangunan nasional, mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sehingga memiliki kewenangan subjektif superlatif, perbaikan sistem demokrasi pemilihan langsung yang bebas dari pratik transaksional ataupun menghadirkan kembali utusan golongan masuk ke dalam MPR.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, sebelum bertemu Presiden PKS Ahmad Syaikhu, pimpinan MPR sudah bertemu Presiden Jokowi, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, dan Wakil Presiden RI ke-11 Boediono.
Pimpinan MPR juga telah bertemu Ketua MPR ke-11 Amien Rais, Ketua MPR ke-14 Sidarto Danusubroto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional sekaligus Ketua MPR ke-15 Zulkifli Hasan dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jenderal TNI (Purn) Wiranto.
Direncanakan tanggal 11 Juli 2024, pimpinan MPR akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Kemudian dilanjutkan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Ketua Umum PPP, dan Ketua Umum PDIP.
Baca juga : Bertemu Haedar Nashir, Bamsoet Harap Silaturahmi Kebangsaan Jadi Tradisi Politik
“Terakhir, pimpinan MPR akan bertemu dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, sebagai penutup rangkaian Silaturahmi Kebangsaan MPR serta menyerahkan 'Dokumen Kearifan Bangsa' sebagai masukan untuk pemerintahan mendatang," pungkas Bamsoet.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.