RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi XII DPR Alfons Manibui optimistis terhadap Program Listrik Desa (Lisdes) yang diinisiasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dia meyakini program ini akan mampu meningkatkan rasio elektrifikasi rumah tangga di pedesaan.
Alfons bilang, saat ini Pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk mewujudkan “Indonesia Terang”, khususnya di kawasan Indonesia Timur.
"Sehingga kalau kita saat ini terlihat cukup _excited_, ini karena memang kita betul-betul tidak mau lagi generasi berikut ini hidup dalam kegelapan," ujar Alfons dalam rapat kerja Komisi XII DPR bersama Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu, di Kompleks Parlemen, Selasa (1/6/2025).
Sebagai wakil rakyat dari Papua Barat, Alfons menyampaikan dirinya memahami secara langsung betapa beratnya hidup tanpa akses listrik. Banyak wilayah di daerah pemilihannya belum menikmati penerangan yang layak.
Oleh karena itu, dia memberikan apresiasi atas komitmen Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam mempercepat penyediaan listrik hingga ke pelosok, terutama di Papua.
Baca juga : Lahan Food Estate Rawa, Perlu Ditanam Selain Padi
"Saya ingin memberi apresiasi kepada Pak Menteri ESDM yang sekarang, kawan-kawan PLN yang betul-betul saya cermati itu punya semangat yang berbeda dibandingkan sebelumnya untuk bagaimana menyukseskan apa yang Bapak Presiden inginkan terjadi di dalam waktu yang dekat, semua kampung, semua desa, itu ada listrik dan ini menjadi semangat kita semua," lanjutnya.
Politisi Fraksi Golkar ini yakin, peta jalan (roadmap) Listrik Desa yang disusun Kementerian ESDM dapat menjadi solusi nyata dalam mewujudkan akses listrik yang lebih merata.
Dia berharap roadmap tersebut dapat diuraikan lebih terperinci dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), mencakup pembangunan pembangkit, jaringan transmisi, hingga sistem distribusinya.
"Sehingga kami masing-masing ini jadi paham. Oke kami di Papua, saya di Papua Barat itu kira-kira akan ada seperti ini. Cuma saya tidak tahu apakah nanti kita perlu melihat kembali ini bersama-sama supaya kita punya informasi yang lebih detail terkait dengan rencana pengembangan listrik desa," tambahnya.
Agar Program Listrik Desa dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang signifikan, terutama dalam menjangkau wilayah Indonesia Timur seperti Papua Barat, Alfons mengusulkan agar Kementerian ESDM, PT PLN (Persero), Pemerintah Daerah Papua Barat, serta Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menjalin kerja sama dengan BP Tangguh.
Baca juga : Indonesia Vs Jepang: Awas, Samurai Biru Ngamuk!
Usulan ini didasarkan pada informasi yang ia peroleh bahwa sebelumnya telah ada kerja sama antara BP Tangguh dan sejumlah pihak untuk pemanfaatan daya listrik sebesar 8 MegaWatt (MW).
Pada tahap pertama, daya tersebut digunakan untuk penyediaan listrik di wilayah perkotaan. Sementara pada tahap kedua, rencananya akan dimanfaatkan untuk melistriki sejumlah wilayah di bagian selatan Papua Barat Daya.
"Kalau ini bisa dijalankan kembali, maka akan ada 3.000 sampai 4.000 rumah tangga yang bisa menyala tanpa kita harus bangun pembangkit lagi. Jadi mohon Pak Dirjen nanti lihat kembali karena ini merupakan kesepakatan bersama yang masih masih dipakai sampai 2030 atau 2035, dan Pak Dirjen mungkin sempat tahu ini bersama BP Tangguh ada 8 MW akses power dari LNG Tangguh," jelas Alfons.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu, mengungkapkan bahwa hingga triwulan pertama 2025 masih terdapat 10.068 lokasi di Indonesia yang belum memiliki akses listrik.
Dari angka tersebut, lebih dari 1,28 juta rumah tangga belum teraliri listrik. Wilayah yang paling banyak belum mendapatkan layanan listrik berada di Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara, dengan total 5.555 lokasi. Diikuti Jawa (1.630 lokasi), Kalimantan (1.099), Sumatera (985), dan Sulawesi (799).
Baca juga : Program Reforma Agraria Sukses, Komisi II DPR Apresiasi Kementerian ATR/BPN
Untuk menjangkau seluruh lokasi tersebut, PLN diperkirakan membutuhkan investasi puluhan triliun rupiah.
"Nah ini sebaran lokasi belum listrik di 3 bulan pertama tahun 2025. Ada 10.068, ini dulu yang kita pegang. Nanti kami akan tetapkan dulu roadmapnya. Ini bisa saja dibiayai oleh APBN, bisa saja dibiayai oleh PMN [penyertaan modal negara], bisa saja dibiayai oleh entah siapalah, CSR," ujar Jisman.
Dia menegaskan bahwa roadmap tersebut akan disusun secara fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan. "Dimanapun masyarakat berada, listrik harus hadir," tegasnya.
Untuk itu, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 42,26 triliun demi mewujudkan elektrifikasi penuh di seluruh Indonesia, khususnya untuk jaringan dan pembangkit PLN.
"Itu sudah kami hitung berdasarkan roadmap, berdasarkan apa yang dibangun, kabelnya berapa kilometer, trafo jenis apa yang digunakan, kira-kira seperti itu. Kita sudah koordinasi dengan teman-teman PLN," tutup Jisman.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.