Sebelumnya
Selain itu, Derta menyoroti perlunya sinergi kolaborasi Kemensos dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi (Kemendikti) dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan pada SRT. Caranya, dengan menyusun kurikulum khusus dan program pelatihan secara berkelanjutan bagi para pengajar SRT yang memahami konteks dan tantangan peserta didik dari keluarga prasejahtera. “Keberhasilan SRT tidak hanya pada bangunan, tetapi pada kualitas tenaga pengajar,” tandasnya.
Program SRT, tegas Derta, harus benar-benar menyentuh kelompok sasaran yang tepat. Perlu integrasi data antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos dengan data dari Kemendikdasmen dan Kemendiktiristek untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin prioritas benar-benar terdaftar dan terbantu oleh SRT.
Baca juga : Koperasi Bisa Urus Tambang
Komisi VIII DPR akan berpartisipasi secara aktif dalam melakukan monitoring evaluasi dan pengawasan secara berkala untuk menilai dampak program. Tidak hanya dari aspek kuantitas kehadiran siswa, tetapi lebih pada peningkatan kompetensi, keterampilan hidup, dan dampaknya terhadap kondisi sosial-ekonomi keluarga.
Dia menegaskan, program SRT adalah investasi jangka panjang bagi bangsa. Semangat untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan adalah langkah strategis yang harus didukung penuh. “Mari kita jadikan momentum capaian 97 persen ini sebagai pijakan untuk memperkuat program ke depannya,” ajak dia.
Baca juga : Kemenko Polkam Serukan Sinergi Hadang Kejahatan
Dengan semangat gotong royong, pengawasan yang ketat, dan perbaikan berkelanjutan, program SRT dapat menjadi salah satu solusi nyata dalam membuka akses pendidikan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia, tanpa terkecuali. “Kami akan terus menjadi mitra kritis-progresif Pemerintah untuk memastikan program ini berjalan efektif dan berdampak luas bagi masyarakat,” tandasnya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abidin Fikri menambahkan, pihaknya menemukan sejumlah catatan dalam program SRT di berbagai daerah, sehingga perlu adanya perbaikan. Antara lain di lapangan masih banyak anak usia sekolah dari kelompok miskin ekstrem belum tertampung di SRT. “Di beberapa daerah manajemen dan fasilitas SRT juga belum standar,” ungkapnya.
Baca juga : Pemprov Sumut Siapkan 11 Kebijakan Stabilkan Harga
Menurut Abidin, program SRT yang menjadi program prioritas Pemerintah saat ini perlu mendapat dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) termasuk swasta. Sebab program ini sangat berdampak pada menuntaskan wajib belajar dan menjangkau kelompok miskin ekstrem. “Yang pada akhirnya mampu meningkatkan SDM dan menekan kemiskinan itu sendiri,” pungkas politikus PDIP ini. TIF
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Rabu, 8 Oktober 2025 dengan judul "Sudah Ada 160 Sekolah Rakyat, Pendidikan Jadi Prioritas Presiden Lawan Kemiskinan"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.