RM.id Rakyat Merdeka - Komite III DPD RI menggelar Rapat dengar pendapat (RDP) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim secara virtual, hari ini.
Dalam RDP ini, senator Lampung Jihan Nurlela mengadukan nasib tenaga pendidikan non PNS. Jihan mengusulkan agar sertifikasi guru non PNS dipermudah. Usul lainnya, ada upah minimum bagi guru khususnya non PNS. Menurutnya, untuk memperbaiki mutu pendidikan, harus diiringi dengan kesejahteraan tenaga pendidik.
"Salah satu permasalahan yang terjadi dan menjadikan masalah lainnya muncul adalah Belum ada kebijakan Upah Minimum Guru pak menteri, sehingga gaji guru honorer sangat kecil dan tidak laik,” ujarnya, Selasa (15/6).
Baca juga : Resmikan Lapangan Merakes, Menteri Arifin Genjot Produksi Gas Nasional
Upah minim, jam kerja padat yang setara, dan bahkan melebihi guru PNS, dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 membuat guru semakin susah. Gaji kecil yang tidak layak ini, menurutnya ditemui saat reses di lapangan, khususnya aspirasi dari Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori usia 35 tahun ke atas (GTKHNK 35+) di Provinsi Lampung.
"Keluhan yang sering kami terima juga misalnya, guru non PNS sulit mendapatkan sertifikasi, salah satu masalahnya adalah sulitnya mendapat NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan)sebagai persyaratan mendaftar sertifikasi tenaga pendidik," tutur Jihan.
Dalam RDP ini, Jihan juga bertanya kepada Nadiem soal program Kampus Mengajar. Menurutnya anggaran untuk Kampus Mengajar bisa saja dialokasikan untuk guru honorer yang memang mengajar di daerah terpencil, atau terluar.
Baca juga : Menag: Jangan Khawatir, Setoran Pelunasan Biaya Haji Bisa Ditarik Kembali
"Sudahkah proporsional jika dibandingkan dengan anggaran yang digelontorkan bagi guru honorer dan tenaga pendidik? Apakah tidak lebih bijak mengalokasikan sedikit lagi tambahan untuk para guru honorer terlebih untuk GTKHNK+35?" tanya dia.
Terakhir, adik kandung wakil gubernur Lampung Chusnunia Chalim ini menanggapi mengenai Pelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah yang mulai diberlakukan. Dia sepakat, PTM tetap harus dicoba untuk mengobati psikologis anak dan orang tua agar tidak menjadi loss generation.
"Banyak gejala yang sudah muncul atas ketiadaan pembelajaran secara langsung oleh guru terutama persoalan akhlak. Anak bangsa ini harus menjadi anak yang berbudi pekerti dan hal tersebut sulit didapat tanpa pembelajaran langsung dari para guru, sulit ya bukan tidak bisa, tapi memang sulit,” tutup Jihan. [OKT]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.