RM.id Rakyat Merdeka - Komisi X DPR menyoroti kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Dikbud Ristek) terkait pemberian kuota internet untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Mengingat, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 6,8 triliun untuk kuota internet.
Anggota Komisi X My Esty Wijayanti mengatakan, bantuan kuota internet ini memang sangat dibutuhkan siswa mengingat sekolah tidak melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Namun, pengadaan kuota ini masih dipertanyakan. Salah satunya terkait sisa kuota.
Baca juga : Ganjar Tak Terpancing
“Sisa kuota ini kan numpuk lalu hilang. Jadi kalau kemarin tidak habis, kuotanya tidak kemudian bertambah tapi hilang. Lalu muncul kuota baru,” kata Esty dalam rapat kerja Komisi X bersama Mendikbud Ristek Nadiem Makarim di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.
Esty Wijayati bilang, kondisi ini membuat penerima bantuan memiliki banyak sisa kuota internet. Esty merasa sisa kuota ini membuat ada pihak yang diuntungkan, terutama penyedia internet.
Baca juga : Kita Kuat, Pasti Bisa Merdeka Dari Corona
Selain itu, dia menemukan pembagian kuota ini ternyata tidak merata. Banyak daerah terpencil tidak menikmati bantuan internet ini. Karena itu, dia berharap ada penghitungan yang lebih spesifik terkait penganggaran belanja kuota internet ini terhadap provider.
“Ini yang perlu kita perjelas supaya negara tidak dirugikan, tapi provider juga tidak rugi. Ini bentuk gotong-royong bersama. Karena menurut saya, yang tidak merugi itu pasti provider-provider dalam situasi seperti ini,” jelasnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.