Sebelumnya
Adapun Waketum PPP Arsul Sani menilai, wacana yang disampaikan Hasto itu sah-sah saja. Kata dia, setiap parpol boleh dan berhak menyampaikan ide soal koalisi. Namun, kata dia, partainya ingin pilpres diikuti lebih dari dua pasang calon. Soalnya, belajar dari pemilu 2014 dan 2019, pilpres yang diikuti dua pasang calon menghasilkan keterbelahan warga.
"Jadi, kami berpendapat sebaiknya Pilpres 2024 tidak hanya diikuti dua paslon saja. Ini berarti memerlukan koalisi parpol yang juga lebih dari dua," ujarnya.
Komentar cukup keras disampaikan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Kata dia, kerja sama itu sebaiknya dibangun di atas prinsip kesetaraan dan saling menghargai. Tidak elok jika ada satu partai yang merasa lebih besar, lebih superior untuk mensubordinasi dan mendikte partai-partai lainnya. "Karena itu, aneh jika ada partai yang merasa superior untuk mendikte partai-partai lainnya dalam pembentukan koalisi apalagi hanya koalisi tunggal," kata Kamhar.
Baca juga : Menteri Basuki Pilih Pensiun
Namun, Kamhar mengaku tak ingin mengomentari lebih jauh. Menurut dia, agar tidak menjadi polemik sebaiknya Hasto menjelaskan lebih lanjut yang dimaksud dengan koalisi tunggal.
Politisi NasDem Effendi Choiri atau biasa disapa Gus Choi menyampaikan sejumlah catatan terkait ide koalisi tunggal ini. Pertama, setiap orang boleh menyampaikan gagasan, ide dan pemikirannya selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
Kedua, untuk menyosialisasikan pikiran dan gagasan perlu adanya dialog antar elite parpol. "Saya kira jalan awal yang harus ditempuh. Tidak hanya pernyataan gagasan terbuka yang liar. Harus fokus. Apa yang dianggap bagus dan tidak bertentangan dengan undang-undang itu didialogkan. Karena semuanya untuk kepentingan nasional," paparnya.
Baca juga : Puan Masih Nyantai
Sementara, politisi PKS Mardani Ali Sera menolak keras ide Hasto ini. Dia menegaskan, sehatnya demokrasi karena ada kompetisi ide dan gagasan. "Koalisi tunggal bisa berujung pada tirani atau oligarki. Demokrasi pada dasarnya kemampuan mengelola perbedaan," ujarnya, tadi malam.
Di luar parpol, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengaku heran dengan ide koalisi tunggal yang dicetuskan Hasto. Menurut dia, ide koalisi tunggal biasanya ada di negara otoriter. "Kalau di negara demokrasi dan multi partai, koalisi yang terbangun itu banyak," kata Ujang, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.
Di Indonesia, kata dia, dengan ambang batas syarat nyapres atau presidential threshold 20 persen dan 9 parpol di parlemen, bisa memunculkan 3 sampai 4 paslon. "Jadi, kalau yang didorong koalisi tunggal tentu ini dipersiapkan untuk menguntungkan pihak tertentu. Karena kalau hanya satu koalisi, artinya hanya satu pesertanya. Dan ini bertentangan dengan nilai demokrasi," kata dia.■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.