Idris Laena: KIB Pelopor Koalisi Anti Politik Pragmatis

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah di depan mata. Sejumlah partai mulai kasak-kusuk bikin poros koalisi untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres). Sayangnya, sejumlah partai tidak pede sehingga mengajukan calon dari kader eksternal.

Hal ini tidak berlaku di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Koalisi gabungan Partai Golkar, PAN, dan PPP memang belum ngomongin capres-cawapres. Namun, KIB mengutamakan kader partai koalisi. KIB jadi pelopor koalisi anti politik pragmatis.

"Langkah Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan PPP Suharso Monoarfa, bikin KIB sangat jitu. KIB menentukan sikap tak hanya jadi supporter mengantarkan capres yang bukan kadernya sebagai presiden," kata Ketua Fraksi Golkar MPR Idris Laena kepada RM.id, Minggu (26/6).

Diakuinya, hingga kini, KIB belum menentukan nama capres-cawapres. Jika belum jelas siapa capresnya? Apa keuntungan bagi Golkar, sebagai partai dengan suara terbanyak di koalisi ini?

Baca juga : Paloh Mulai Intens Lakukan Lobi Politik

Menurut Ketua Umum DPP Satuan Karya (Satkar) Ulama Indonesia ini, Golkar akan punya daya tawar yang tinggi. Golkar pun pede menawarkan Ketua Umumnya Airlangga Hartarto sebagai Capres KIB.

Sementara untuk Cawapres, Idris menyatakan, tak perlu susah-susah cari kader di luar partai koalisi. Karena baik Suharso Manoarfa dan Zulkifli Hasan sama-sama kader terbaik partai.

Ditegaskan, pencalonan Airlangga merupakan keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar dan diperkuat dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar. Sehingga mandat ini harus dijalankan.

Diakuinya, bagi lembaga survei dan orang kebanyakan, capres-cawapres yang ditawarkan KIB kurang menarik. Namun, ditegaskannya, KIB bagaimanapun punya tiket untuk mecalonkan pasangan capres-cawapres.

Baca juga : Jadi Korban Tabrak Lari, Jurnalis Ini Lapor Ke Polda Metro Jaya

Sebab, dalam aturannya, Pilpres di Indonesia mewajibkan pasangan capres-cawapres diajukan oleh partai politik maupun gabungan partai politik dengan menerapkan Presidential Threshold.

Ini agar partai politik memunculkan kader internal terbaik mereka. Kader yang memahami visi misi dan platform partai. Bukan dengan cara pragmatis mencalonkan tokoh yang mempunyai popularitas tinggi.

"Bukankah setiap partai politik memiliki target memenangkan kontestasi di berbagai level dengan tujuan agar bisa mengaplikasikan janji kepada konstituennya melalui instrumen legislatif mau eksekutif," ungkap Idris.

Karenanya, mencalonkan kader terbaik partai politik adalah suatu keharusan. Sebab, calon yang diusulkan sudah melalui proses kaderisasi panjang. "Efek mencalonkan kader sendiri juga positif. Coattail effect dari masing-masing calon akan meningkatkan suara partai," tuturnya.

Baca juga : Blusukan Ke Pasar Induk Kramat Jati, Anies Pastikan Stok Pangan Aman

Selain itu, tambah Idris, kehadiran KIB memunculkan potensi terjadi tiga pasangan capres-cawapres dan berpotensi Pilpres dua putaran. Idris mengaku tak khawatir dengan skenario ini.

Memang, lanjut Idris, semua kader berharap pasangan capres-cawapres yang diusung akan menjadi pemenang. Namun, seandainya pun kalah dan terjadi dua putaran, tetap ada peluang mendukung pasangan capres-cawapres koalisi lain.

"Cara seperti ini jauh lebih terhormat dibandingkan hanya jadi pendukung calon lain yang bukan kader partai. Golkar berkomitmen selalu mencalonkan kadernya dalam setiap kontestasi agar melahirkan calon-calon pemimpin tangguh, yang paham visi misi serta platform partai," pungkasnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.