RM.id Rakyat Merdeka - Partai pengusung Joko Widodo dan KH Maruf Amin kini menguasai kursi parlemen. Angkanya sekitar 63 persen. Meski minimnya peran oposisi, fungsi kontrol dan pengawasan tidak akan dilupakan.
Partai Nasional Demokrat (NasDem) menyatakan, orientasi partai politik di Senayan berbeda tanggung jawabnya dari internal partai.
Seorang legislator walaupun punya latar belakang kepentingan partai, tapi harus mengedepankan kepentingan rakyat. Hal inilah harus dipahami bahwa partai pendukung pemerintah punya tanggung jawabnya sendiri.
Baca juga : Sudah Dibagi Puan, Ini Tugas 4 Wakil Ketua DPR
“Saya selalu bilang fungsi legislatif itu adalah wakil rakyat. walaupun dia juga kepanjangan tangan partai. Tapi harusnya mereka posisinya lebih besar di rakyat daripada di parpol. Harus tahu posisi,” kata Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago kepada Rakyat Merdeka.
Untuk menjalankan peran dalam fungsi pengawasan, dia memastikan tidak juga tunduk dengan usulan pemerintah semata. Irma meyakinkan Partai NasDem akan menjadi mitra sekaligus pengawas kebijakan yang baik.
Sifat ini bukan menegaskan menjadi oposisi, tapi harus mengedepankan fungsi kewenangannya di parlemen. “Maka kemudian walau dia berada di partai pendukung pemerintah harus menjalankan fungsi kontrolnya, tapi secara elegan, konstruktif, dan solutif. Jangan berdasarkan asbun (asal bunyi) , tidak by data, itu malah memperburuk situasi,” ujar Irma.
Baca juga : Kemarin, Puan Sudah Lepas Jabatan Menko PMK
Selain itu, kursi Ketua DPR RI kini juga dipegang oleh Puan Maharani, mantan menteri periode pertama Jokowi. Selain itu Puan juga merupakan kader PDIP dari partai pengusung utama dari Jokowi.
Mantan Juru Bicara TKN Jokowi-Amin itu menegaskan, Puan akan menjalankan fungsinya,dan melepaskan stigma negatif yang melekat dalam DPR RI saat ini walaupun menjadi kepanjangan tangan partai politik.
“Dulu DPR ini kan sampai hari ini masih tanda kutip ‘belum bagus’ di mata rakyat. Harusnya di tangan perempuan harus lebih bagus. Kan perempuan lebih teliti, lebih sensitif ibaratnyalah,” terangnya.
Baca juga : KPK Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Suap Bupati Pakpak Bharat
Irma juga melihat situasi yang berkembang saat ini dengan manuver partai yang sebelumnya oposisi kini mulai berubah haluan ingin menjadi mitra pemerintah. Dia meminta untuk tetap menjadi oposisi agar komitmennya dijaga.
Hal ini agar tidak ada lagi parlemen jalanan karena fungsi pengawasan yang kurang berjalan dari pihak oposisi. “Kami ingin agar partai pemenang dan kalah musti jelas kedudukannya. Yang menang silahkan berada di dalam pemerintah, yang kalah tetap di oposisi. walaupun kata-kata oposisi itu jargon. tetapi tanggung jawab moralnya yang harus dipegang,” ujar Irma.
“Kalau saja partai oposisi itu berfungsi kemarin, pasti tidak ada demo mahasiswa. Nah kenapa saya selalu minta jadilah oposisi yang kuat, jadilah oposisi yang konstruktif dan solutif karena kalau semuanya mau masuk di pemerintah ya begini jadinya. Karena semuanya ingin jadi kepanjangan tangan pemerintah,” pungkasnya. [MHS]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.