RM.id Rakyat Merdeka - Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menegaskan partainya solid di bawah komando Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tidak ada faksi-faksi. Semua bekerja dan berjuang menyambut Pemilu 2024.
"Karena itu, statemen salah seorang kader senior mantan pengurus Partai Demokrat, Yus Sudarso, sangat tidak berdasar. Kader dan pengurus saat ini sangat antusias dan semangat menyambut Pemilu 2024. Ada optimisme baru yang muncul sejak kepemimpinan AHY," ujar Herzaky kepada RM.id, Minggu (7/2).
Pernyataan ini merupakan reaksi atas analisa politisi senior Partai Demokrat Yus Sudarso bahwa ada empat faksi di dalam partai yang berbeda haluan dengan AHY-SBY.
Pertama, kelompok Subur Budi Santoso yang merukana Ketum Pertama Partai Demokrat. Kedua, faksi Ketum Demokrat hasil Kongres 2005 di Bali, yaitu Hadi Utomo yang sudah tutup usia pada 15 Januari 2017.
Baca juga : Ganjar: Semoga Ada Reformasi Besar Di Kepolisian
Ketiga, faksi Ketum Partai Demokrat hasil Kongres di Bandung, tahun 2010, dan terakhir, faksi mantan Ketua DPR, Marzuki Alie.
Herzaky membantah analisa ini. Menurutnya, dua nama sudah dicatut. Yaitu, Ketum Pertama Partai Demokrat Subur Budi Santoso. Subur, dikatakan mendukung kepemimpinan AHY sebagaimana hasil Kongres V yang sah.
Kemudian, faksi Marzuki Alie yang menurutnya tidak benar. Pasalnya, Marzuki membantah terlibat upaya kudeta di Partai Demokrat, melalui berbagai diskusi publik maupun siaran persnya.
"Belum kita ketahui respon dua nama lainnya, apakah itu benaran faksi atau hanya sekedar gerombolan yang bersekutu dengan pihak kekuasaan yang mencoba menginisiasi gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah," tegasnya.
Baca juga : Indonesia Sejuta Corona Sudah Di Depan Mata...
Herzaky juga membantah keras pernyataan salah satu pelaku gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat, yang menyampaikan tidak ada salahnya menjemput Moeldoko.
Mereka katanya berencana menjemput KSP Moeldoko sebagaimana menjemput SBY pada tahun 2004 sebagai calon presiden.
"Salahnya adalah upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah melalui Kongres Luar Biasa. Dulu, hal itu tidak ada," katanya.
Diceritakan, dahulu SBY menjabat sebagai Dewan Pembina di internal Partai Demokrat. Nah, seandainya Moeldoko mau menjadi capres melalui Partai Demokrat, disarankan untuk masuk dahulu sebagai kader Partai Demokrat.
Baca juga : Gubernur Banten Sebut Vaksin Sinovac Tidak Berbahaya
"Jadi, jangan tiba-tiba ingin menjadi Ketua Umum, apalagi melalui Kongres Luar Biasa. Itu saja sudah salah besar. Itu inkonstitusional," pungkasnya. [BSH]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.