Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Jahat Ke Palestina

Israel Tak Layak Dimesrai

Rabu, 16 Desember 2020 05:50 WIB
Juru bicara (Jubir) Kemlu, Teuku Faizasyah. (Foto: Kemlu)
Juru bicara (Jubir) Kemlu, Teuku Faizasyah. (Foto: Kemlu)

RM.id  Rakyat Merdeka - Langkah tegas Pemerintah Indonesia yang tidak akan melakukan menormalisasi hubungan dengan Israel, perlu terus didukung.

Berhubungan baik dengan Israel apalagi sampai harus mesra, memang tak patut dilakukan. Karena, negara zionis itu masih jahat ke rakyat Palestina. Setelah dibukanya calling visa, muncul spekulasi Indonesia akan normalisasi hubungan dengan Israel.

Media Israel The Jerusalem Post pada Minggu (13/12) mengklaim, Indonesia sangat ingin melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Hal ini menyusul normalisasi hubungan antara Israel dengan beberapa negara Muslim.

Namun, kabar itu langsung dibantah pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Jubir Kemenlu, Teuku Faizasyah menegaskan, hingga saat ini tidak ada langkah apa pun yang dilakukan Indonesia untuk menjalin hubungan dengan Israel. “Kemenlu tidak pernah berhubungan dengan Israel,” tegas Faizasyah kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Pemerintah Indonesia, tegas dia, masih tetap berpegang terhadap konstitusi. Yaitu, melanjutkan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. “Dalam menjalankan Politik Luar Negeri RI terkait isu Palestina, Kemlu menjalankannya secara konsisten sesuai amanah konstitusi,” jelas Faizasyah.

Sikap tegas pemerintah ini diapresiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua Bidang Luar Negeri MUI, Sudarnoto Abdul Hakim menegaskan, Indonesia harus tetap konsisten dan menolak kemungkinan hubungan bilateral dengan Israel.

Baca juga : TC Di Sleman, Timnas Indonesia U-16 Tanpa Laga Uji Coba

“Jangan sampai karena pertimbangan-pertimbangan ekonomi, misalnya, kita sebagai bangsa mengorbankan apa yang telah menjadi sikap dan kepribadian serta keyakinan kita selama ini. Semua upaya kerja sama, termasuk kerja sama bidang ekonomi dengan Israel, harus ditolak,” kata Sudarnoto dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Menurutnya, menjalin hubungan bilateral dengan negara manapun, termasuk Isreal, merupakan hak dari setiap negara. Namun, kata dia, Indonesia harus mempertimbangkan kelakuan jahat yang selama ini ditunjukkan Israel pada rakyat Palestina.

“Indonesia haruslah tetap konsisten dan konsekuen dengan identitasnya sebagai bangsa yang menentang dan anti penjajahan,” katanya.

Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid menegaskan, Indonesia tidak mungkin membuka hubungan dengan Israel. “Kami sepakat dengan Kemlu yang menyebut pemerintah Indonesia tidak pernah kontak dengan Israel, dan kami meyakini hal tersebut,” kata Meutya, dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Juni lalu, Indonesia kembali mengangkat isu Palestina dan pelanggaran Israel pada rapat tingkat menteri di Dewan Keamanan PBB. Ini, bentuk konsistensi pemerintah terhadap kemerdekaan Palestina.

“Isu ini kemungkinan diangkat media- media asing pro-Israel. Pemberitaan itu bertujuan melemahkan dukungan pemerintah Indonesia bagi kemerdekaan Palestina,” terang politisi Golkar itu.

Baca juga : Gelar Program Kejar Paket C, Pertamina Bantu Anak Putus Sekolah Di Dumai

Anggota Komisi I DPR, Saifullah Tamliha menilai, spekulasi itu muncul karena dihembuskan sendiri oleh Israel. Dia curiga, selama ini agen Israel memang sudah mendekati pejabat dan ormas di Indonesia.

“Tujuannya, ya normalisasi itu. Tapi ideologi bangsa ini adalah segala-galanya,” kata Saifullah kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 jelas menyatakan, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. “Ini komitmen dari era Bung Karno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY hingga Jokowi,” papar politisi PPP itu.

Legislator asal Kalimantan Selatan itu pun meyakini, Jokowi tidak akan mengkhianati prinsip rakyatnya yang mendukung kemerdekaan Palestina. “Indikasinya sudah jelas tergambar dari berdirinya Konsul Kehormatan Republik Indonesia untuk Palestina yang berkedudukan di Ramalah, Palestina,” tuturnya.

Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengatakan, dibukanya calling visa tidak ada hubungannya dengan normalisasi hubungan. Menurutnya, calling visa itu bertujuan untuk memproses kedatangan warga Israel ke Indonesia.

“Ini tidak berarti hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel dimulai. Apalagi Indonesia tidak mengakui Israel sebagai suatu negara,” katanya.

Baca juga : Juali Senjata Ke Mesir, Presiden Prancis Dipetisi Warga

Di dunia maya, penolakan keras disampaikan warganet terkait spekulasi hubungan Indonesia-Israel. Akun @ Ajuansyah_putra mengingatkan pada Presiden, DPR dan DPD untuk tidak coba-coba membuka hubungan dengan Israel.

“Tidak ada yang urgent untuk buka hubungan dengan Israel. Jangan lukai perasaan rakyat @Palestine_UN,” cuitnya.

“Ngapain kita berkongsi dengan Israel yang telah memporak-porandakan saudara kita di Palestina. Sama saja menelan air ludah kita sendiri karena nggak konsisten dengan perjuangan kita sendiri membela dan memperjuangkan palestina sejak puluhan tahun yang lalu hingga sekarang,” timpal akun @ Komar61292111.

Akun @Berliyanti mengajukan syarat kalau Israel mau membuka hubungan dengan Indonesia. “Boleh saja, kalau Israel udah berdamai dengan Palestina. Karena kan Palestina juga termasuk saudara dari Indonesia,” ujarnya. “tergantung sikap mereka terhadap bangsa Palestina,” sambung akun @hikmatin.

“Saya yakin Presiden @jokowi tidak setuju, karena beliau sudah komit untuk memperjuangkan Kemerdekaan Palestina,” kata akun @evhanjul. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.