RM.id Rakyat Merdeka - Dilaporkan ke Bawaslu, capres 01 Joko Widodo membela diri. Tim suksesnya pun menganggap laporan itu kampungan dan cuma buang-buang waktu.Presisen Jokowi menanggapi pelaporan dirinya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) gara-gara menggratiskan tarif tol Jembatan Suramadu sambil mengacungkan satu jari. Dia mengaku sudah mengingatkan para tokoh yang hadir untuk tidak mengacungkan 1 jari sebagai simbol nomor urut pada Pilpres 2019. “Kanan kiri kami ada kiai, ada tokoh masyarakat, ada yang mengacungkan jari juga, sudah saya ingatkan saat itu. Tidak usah, tidak usah,” kata Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta, kemarin. Karenanya, Jokowi tak merasa melakukan kampanye terselubung. Kehadirannya di Jembatan Suramadu pada Sabtu (27/10) lalu, dalam kapasitasnya sebagai presiden, bukan calon presiden. “Beda kalau saya suruh tunjuk jari. Justru saya ingatkan, jangan, enggak usah, enggak usah,” ujar Jokowi.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKNKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Moeldoko menyebut, laporan itu adalah tindakan kampungan.Kepala Staf Kepresidenan ini meminta publik tidak menilai Jokowi secara sepotong-sepotong. Sebab, selain bertindak sebagai capres, Jokowi sampai saat ini masih menjabat sebagai Presiden. “Presiden selaku kepala pemerintahan, itu tugas pokoknya menyejahterakan rakyat, jadi jangan dilihatnya sepotong-potong, kampungan lah itu, yang utuh lihatnya,” kata Moeldoko, di Rumah Aspirasi, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin. Eks Panglima TNI ini menegaskan, kehadiran Jokowi dalam peresmian pembebasan tarif tol Jembatan Suramadu, bukan sebagai capres yang berkampanye, melainkan bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Baca juga : KPU Harus Masukkan OSO Dalam Daftar Calon Tetap
“Lihat secara utuh bahwa tugas Presiden sampai dengan nanti ya masih Presiden. Jadi tugas Presiden harus mendengar apa mau masyarakat,” tegas purnawirawan Jenderal ini. Abdul Kadir Karding, Wakil Ketua TKN lainnya, mengganggap laporan itu cuma buang-buang waktu. Baginya, pihak pelapor terlalu memaksakan cara berpikirnya untuk menyerang pribadi Jokowi. “Saya tertawa saja mengikuti cara berpikir kelompok advokat tersebut. Buat saya mereka hanya ingin cari populer saja. Tidak usah buang-buang energi yang tidak penting,” ungkapnya.
“Lha gak sekalian saja minta Bawaslu agar presiden berhenti mengambil keputusan yg ada dampak ekonomisnya kepada rakyat,” sambung politisi PKB ini. Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo membenarkan pihaknya sudah menerimalaporan dari Forum Advokat Rantau tersebut. Bahkan, kata dia, laporan tersebut sudah lengkap. “Sekarang kami sedang merencanakan, sebagai kewajiban kami, tata cara penanganan pelanggaran itu setelah kami registrasi
akan dilakukan pembahasan pemeriksaan,” kata Ratna.
Baca juga : SBY Soroti Telor Asin
Sebelum melakukan pemeriksaan, Bawaslu belum dapat memutuskan soal materi yang dilaporkan. Keputusan baru bisa diambil Bawaslu setelah melakukan proses pemeriksaan sesuai prosedur. Seperti diketahui, Presiden Jokowi sebelumnya dilaporkan ke Bawaslu oleh Rubby Cahyady, anggota Forum Advokat Rantau. Dia menduga presiden melakukan kampanye saat bertugas sebagai presiden. [HEN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.