RM.id Rakyat Merdeka - Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Kaka Suminta berharap, KPU Pusat memantau proses pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara di Pilkada November 2024 mendatang.
"Agar tidak terjadinya dugaan lobi-lobi untuk meloloskan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dari verifikasi administrasi, maka harus ada pengawasan dari KPU Pusat," kata Kaka, dalam keterangannya, Rabu (12/6/2024).
Kaka menjelaskan, saat ini memang kesempatan calon independen yang maju di Pilkada masih terbatas. Karena itu, harus menggunakan kendaraan partai politik.
Kata Kaka, untuk mencegah terjadinya kasak-kusuk yang mencoba melakukan kecurangan dalam verifikasi administrasi, maka harus ada pengawasan ketat dari pihak penyelenggara, yakni KPU.
Baca juga : Fisik Dan Mental Bakal Jadi Kunci Kemenangan Timnas Indonesia Di Piala AFF U-16
Menurut Kaka, jika pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati independen tidak lolos verifikasi adminitrasi, maka jangan diberikan ruang yang dapat menimbulkan kegaduhan.
Kaka juga mewaspadai terjadinya politik uang dalam Pilkada di Kalimantan Timur 2024. "Kita harus waspadai soal politik uang di Pilkada Kaltim," ucapnya.
Sementara itu, Sekjen Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) M Firman menengarai Pilkada 2024 akan diramaikan dengan praktik politik uang. Bukan cuma saat pencoblosan, tetapi juga dalam proses pencalonan kepala daerah.
"Seperti dugaan kasak-kusuk akibat calon independen yang tidak memenuhi syarat verifikasi administrasi, juga sangat rawan gratifikasi kepada oknum-oknum di penyelenggara Pemilu," sebut Firman.
Baca juga : Pasar Tradisional Di Jakarta Sepi Pembeli
Firman meminta aparat penegak hukum ikut mengawasi adanya dugaan politik uang di Pilkada serentak.
"KPK, Polri, Kejaksaan harus ikut mengawasi adanya dugaan politik uang di Pilkada serentak," pesannya.
Sementara, pengamat politik dari Universitas Mulawarman (Unmul) Budiman mengingatkan kepada masyarakat Kaltim agar lebih cerdas dalam memilih calon pemimpinnya.
"Kalau dari hasil investigasi KAKI ada dugaan politik uang dan permainan data harus menjadi perhatian masyarakat Kaltim," sebut Budiman.
Baca juga : Daftar Ke PKB, Banteng Bekasi Solid Dukung Tri Adhianto Di Pilkada 2024
Budiman meminta, jika ada dugaan permainan politik uang dari pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati di salah satu daerah Kaltim, maka Budiman mendorong aparat penegak hukum untuk menindaknya.
"Ini menjadi persoalan baru, maka harus ditindak tegas dari Gakkumdu dan aparat hukum," bebernya.
Dia juga meminta agar pegawasan dalam proses verifikasi adminitrasi berjalan ketat. Menurut dia, pemimpin yang maju di Pilkada Kaltim harus transparan dan bebas dari politik uang.
"Bakal Calon Bupati di Pilkada Kaltim harus transparan dan bebas dari politik uang," pungkas dia.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.