Sebelumnya
Itu baru di pusat (DPR), belum di daerah (DPRD). Padahal, kita tahu, korupsi di Indonesia sudah menyebar sampai ke pelosok daerah. Tidak sedikit daerah yang dikuasai oleh trah atau keluarga tertentu yang terjerat korupsi.
Walau menjadi caleg itu hak, namun nasib mereka ada di tangan rakyat. Wajah DPR ditentukan oleh rakyat di bilik suara.
Baca juga : Senjata Baru Lawan Korupsi
Hanya saja, ada anekdot bahwa, sebenarnya, jumlah anggota DPR bukan 575 orang, tapi cuma 9 orang. Mereka adalah pimpinan parpol yang bisa mengendalikan ratusan anggota DPR tersebut. Karena itu, anggota DPR sering disebut sebagai wakil partai, bukan wakil rakyat.
Apa pun itu, kita perlu mengenal calon yang akan menjadi wakil rakyat, yang akan mewarnai kehidupan kita lewat berbagai kebijakan dan UU.
Baca juga : Pengkhianatan Tak Pernah Basi
Sekarang, semuanya pasti berjanji akan memperjuangkan nasib rakyat. Semuanya pasti mewanti-wanti “jangan salah pilih”. Namun, janji politisi tak bisa dipegang. Bahkan, mereka sendiri seringkali tak mempercayai omongannya.
Karena itu, kita perlu mencari tahu. Lewat berbagai macam cara dan media. Lihat track record-nya. KPU misalnya, sudah mengumumkan nama-nama mantan napi korupsi yang terdaftar sebagai caleg.
Baca juga : Tiga Fokus Menteri Nyaleg
Dari sini kita bisa mulai menyaring, menyortir, dan menimbang-nimbang. Walau, yang bukan mantan napi korupsi justru bisa lebih berbahaya, lebih ganas dan lebih santun dalam melakukan aksi korupsi.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.