Dark/Light Mode

Quick Count by Litbang Kompas
Anies & Muhaimin
25.23%
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58.47%
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16.30%
Ganjar & Mahfud
Waktu Update 20/02/2024, 00:17 WIB | Data Masuk 100%

Senjata Baru Lawan Korupsi

Minggu, 27 Agustus 2023 06:10 WIB
SUPRATMAN
SUPRATMAN

RM.id  Rakyat Merdeka - Pada 2019, ketika UU KPK diubah, dengan lantang para pengubahnya mengatakan “UU baru ini akan membuat KPK lebih kuat. Lebih hebat!”

Sekarang, Ketua Umum PDI-P Megawati justru meminta KPK dibubarkan. Alasannya, tidak efektif.

KPK memang harus lebih efektif. Tapi bukan dibubarkan. Nasihat klasik mengatakan, “kalau mau membunuh tikus, jangan membakar lumbungnya”. Kalau mau menguatkan lembaganya, buatlah super system, superteam, bukan superman.

Pasanglah jaring atau perangkap yang lebih efektif untuk menangkap tikus yang menggerogoti lumbung tersebut.

Baca juga : Pengkhianatan Tak Pernah Basi

Buatlah lumbung yang kuat supaya tikus tak mudah menggerogotinya. Persenjantai penjaga lumbung dengan peralatan yang lebih canggih.

Dengan senjata yang canggih serta lumbung yang rapat saja, tikus masih berusaha menggerogoti, apalagi kalau lumbungnya keropos. Ada KPK saja korupsi masih marak, apalagi kalau KPK tidak ada atau dibubarkan. Bisa tambah parah.

Sekarang saja, “rapor” Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia merosot drastis. Apalagi kalau KPK dilemahkan atau dibubarkan, bisa-bisa rapor IPK Indonesia tambah merah padam.  

IPK terakhir Indonesia yang dirilis Transparency International, nilainya cuma 34 dari skor tertinggi 100. Rendah sekali. Peringkat 110 dari 180 negara.

Baca juga : Tiga Fokus Menteri Nyaleg

Ini penurunan paling parah sejak 1995. Terburuk sepanjang sejarah Reformasi. Dengan posisi seperti ini, Indonesia sejajar dengan negara-negara yang secara psikologis dianggap ada di bawah, seperti Gambia, Malawi serta Sierra Leone. Nilainya sama, 34.

Penurunan paling parah disebabkan korupsi sistem politik, konflik kepentingan serta suap izin ekspor-impor. Beberapa kasus korupsi terakhir mengkonfirmasi hal tersebut.

“Rapor merah” ini menggambarkan bahwa ada yang salah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Bisa jadi, kesalahannya sistemik.

Karena itu, Indonesia perlu mencari pola baru yang lebih galak dan efektif dalam memberantas korupsi. Paling tidak, memperkuat lembaga yang ada.

Baca juga : Ancaman Polusi Politik

Kita sangat berharap kepada pemerintahan baru serta lembaga legislatif hasil Pemilu 2024 mendatang. Para wakil rakyat (DPR/DPRD) serta para capres mesti ditagih soal ini.

Biasanya, mereka akan melontarkan janji-janji untuk memberantas korupsi atau memperkuat KPK. Kita berharap ada senjata baru, ide baru yang “out of the box” dari wakil rakyat dan para capres. Janji-janji ini mesti dikawal. Jangan sampai diingkari.

Kita tunggu.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.