RM.id Rakyat Merdeka - BBM bersubsidi, seperti pertalite, akan dibatasi mulai 1 Oktober 2024. Itu baru rencana. Akan ada sosialisasi atau melihat kondisi terlebih dulu.
Rencana tersebut bisa berjalan mulus, bisa juga berisiko. Karena, suhu panas setelah aksi demo besar-besaran pekan lalu, masih terasa. Apalagi, antara aksi demo dan BBM, ada “keterlibatan” dan keterkaitan dengan kelas menengah.
Kelas menengah, yang bisa disebut tidak miskin namun juga tidak cukup kaya, dikenal sangat cerewet dan kritis.
Di tengah kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, akibat PHK dan rontoknya sektor manufaktur, membuat kelas menengah dalam kondisi sulit. Semakin “mantab”, makan tabungan, yang kian menipis bahkan tiris.
Baca juga : Kesepian Di Puncak
Kelas menengah juga bukanlah kelompok yang pasrah. Terkesan sangat menuntut. Misalnya, kalau kelas dibawahnya bisa menerima “sekadar alat transportasi”, tidak demikian dengan kelas menengah. Kelas menengah membutuhkan dan menuntut transportasi umum dengan segala macam spek dan fitur yang layak serta nyaman.
Akumulasi sikap kritis, cerewet, kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, serta kurangnya perlindungan dari pemerintah, bisa membuat kelas menengah “meledak” kapan saja.
Apalagi kalau ada tambahan faktor eksternal seperti ketidakpuasan dalam banyak hal. Termasuk demokratisasi dan keadilan, ledakannya bisa lebih cepat lagi.
Kelas sosial di bawah kelas menengah tidak terlalu mempersoalkan demokratisasi. Namun, bagi kelas menengah, itu bisa menjadi semacam kebutuhan baru. Sama seperti kebutuhan udara dan lingkungan bersih, transportasi umum yang layak, aman dan nyaman serta perlindungan terhadap hak-hak hewan.
Baca juga : Smooth Dan Bergejolak
Karena itu, di tengah kondisi yang agak memanas serta sensitif ini, terutama untuk para pejabat, perlu kehati-hatian dalam mengeluarkan statemen, sikap, UU serta kebijakan. Termasuk rencana pembatasan BBM bersubsidi, pertalite cs.
Kehati-hatian serta sikap bijak ini dibutuhkan karena isu serta persoalan ekonomi bisa menjalar dan meningkat menjadi konflik sosial, yang di ujungnya bisa melesat menjadi konflik politik.
Di Chile, Oktober 2019, kondisi seperti ini pernah terjadi. Gejolak sosial kelas menengah tersebut nyaris berujung konflik dan persoalan politik yang serius.
Saat itu, kondisi Chile tampak baik-baik saja. Indikator ekonomi juga terlihat baik. Tapi, kelas menengah merasa kurang diperhatikan; dalam bentuk kebijakan yang memihak maupun aspirasi yang terabaikan. Ini berbeda dengan kelas di bawahnya yang mendapat bantuan sosial.
Baca juga : Plot Twist Negarawan
Ekonom menyebut kondisi tersebut sebagai “keajaiban Chile” yang kemudian berubah menjadi “the chilean paradox”. Tampak sehat tapi menyimpan “penyakit” dan komorbit. Terlihat adem ayem dan baik-baik saja namun menyimpan bara. Sangat berisiko. Seperti api dalam sekam.
Karena itu, dibutuhkan ke-BIJAK-an, dengan huruf besar. Kebijakan yang memihak. Dalam segala aspek dan sektor. Mulai dari ekonomi sampai politik.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.