RM.id Rakyat Merdeka - Jepang pernah dihebohkan oleh seorang gubernur yang mengundurkan diri. Kesalahannya: mengolok-olok dan menghina penjual sayur dan peternak sapi.
Kejadiannya, 1 April 2024 saat Gubernur Kawakatsu melantik pegawai negeri sipil. Karena mengundang kontroversi dan menyadari kesalahannya, sehari kemudian, 2 April, pak Gubernur menyatakan mundur.
Apa yang dikatakannya? “Semua orang di sini (PNS yang dilantik) adalah orang cerdas. Tidak seperti mereka yang menjual sayur atau memelihara sapi,” kata Kawakatsu sembari mengingatkan para PNS yang baru dilantik untuk tetap memelihara kejujuran dan menjaga tutur kata.
Itu di Jepang. Bagaimana dengan Indonesia yang sedang dihebohkan kasus seorang penceramah yang mengolok-olok penjual es teh di depan jamaahnya? Penceramah yang juga menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Bera gama dan Pembinaan Sarana Keagamaan tersebut sudah meminta maaf.
Namun, banyak juga yang memintanya mengundurkan diri atau dimundurkan. Menarik ditunggu, sampai dimana kasus ini berujung.
Baca juga : Gercep-Gaspol Cegah Kebocoran
Ini menjadi menarik dan penting, karena, pertama, terkait gaya komunikasi, cara pandang, dan sikap pejabat publik terhadap rakyat.
Ini bukan hanya soal komunikasi, tapi juga terkait kebijakan, peraturan, Undang-Undang serta putusan hukum. Kebijakan dari para pejabat publik bisa lebih berbahaya dan berdampak sangat luas terhadap rakyat.
Kedua, sanksi atau tindakan yang diambil terhadap pejabat publik. Pejabat publik apa pun. Dalam kasus apa pun. Termasuk kasus korupsi yang sekarang masih menjadi persoalan serius bangsa ini.
Ujung dari sebuah kasus bukan sekadar heboh atau drama. Rakyat membutuhkan yang lebih produktif dan berdampak positif ke depannya. Dampak yang bisa membawa bangsa ini lebih beradab dan naik kelas.
Kita tahu, sudah sampai dimana level Jepang dan para pejabatnya dalam menyikapi dan menyelesaikan kasus-kasus kontroversi para pejabatnya.
Baca juga : Kejenuhan Politik Atau Demokrasi?
Kalau kasus-kasus kontroversi dan heboh dianggap sepele, dan pejabat publik dibiarkan terus melakukan kesalahan tanpa sanksi tegas, pada akhirnya akan menjadi “kewajaran”. Dianggap biasa-biasa saja. Pejabat lain juga bisa melakukan hal serupa, dan aman-aman saja.
Dalam kondisi seperti ini, terjadilah apa yang oleh jurnalis-ilmuan Amerika Serikat Hannah Arendt disebut sebagai banalitas. Banalitas kekeliruan.
Karena itu, ketika seorang tokoh sudah menjadi pejabat publik, kehati-hatian sangatlah diperlukan. Dia menyandang lambang Garuda di dada. Menjadi cermin pemerintah dan bangsa ini. Di dalam maupun di luar negeri.
Kasus “olok-olok terhadap penjual es teh” yang heboh itu, sekarang menjadi konsumsi internasional. Akun Instagram Manchester United Rabu (4/12), menampilkan foto saat klub tersebut mengangkat berbagai trofi juara.
“Menjunjung es teh maupun menjunjung trofi, keduanya sama-sama mulia,” tulis Man Utd di akun Instagramnya yang diikuti jutaan penggemar di seluruh dunia.
Baca juga : 10 Persen Dan Marwah Kemenangan
Kita berharap, para pejabat bisa lebih bijak menghadapi rakyat, bukan hanya dalam kata-kata atau bersikap, tapi juga lewat berbagai kebijakan dan Undang-Undang serta putusan hukum.
Dan yang tak kalah penting: ujungnya. Penyelesaiannya. Ada sesuatu yang berharga dan positif dari berbagai ka sus dan kontroversi ini. Bukan cuma se kadar heboh, drama, lalu hilang diterpa angin, seperti beberapa kasus besar yang pernah menghiasi wajah bangsa ini.
Jangan mengolok-olok rakyat dengan ucapan, tindakan, putusan hukum, kebijakan serta UU.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.