RM.id Rakyat Merdeka - Kasus pagar laut di Tangerang, Banten, hanya sedikit dari persoalan pertanahan di Indonesia. Di beberapa daerah yang jauh dari Jakarta, diduga banyak terjadi kasus serupa, di laut dan di darat.
Kasus-kasus ini perlu dituntaskan. Segera. Termasuk proses hukumnya. Kalau tidak, fenomena seperti ini akan menggantung. Ujung-ujungnya, tambah gelap, ruwet dan kacau. Sehingga sulit mengurainya.
Karena itu, langkah Presiden Prabowo yang akan mengevaluasi seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN), sebagai langkah yang tepat.
Keinginan Presiden Prabowo untuk terjun langsung mengevaluasi persoalan ini, juga layak diapresiasi. Ini sangat penting supaya tidak terjadi “subordinasi”. Supaya para pejabat dan pelaksana di lapangan tidak main-main.
Baca juga : Gaduh, Tertibkan Kembali Barisan
Seperti yang disampaikan Presiden, “saya sudah lama jadi orang Indonesia. Teknik akal-akalan itu semua saya paham.” Warning ini disampaikan Presiden dalam acara Munas Konsolidasi Kadin Indonesia, di Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Melalui “blusukan kebijakan”, Presiden bisa menyisir dan mengetahui langsung situasi serta kondisi di lapangan. Bukan hanya soal PSN. Tapi semua kebijakan.
Dengan demikian, Presiden bisa segera mengevaluasi secara menyeluruh. Kemudian memutuskan kebijakan serta sistem yang tepat dan efektif dengan melihat situasi dan kondisi terkini.
Selain masukan dari para menterinya, Presiden juga perlu membentuk tim khusus yang berintegritas, semacam Satgas yang langsung bertanggungjawab kepada Presiden.
Baca juga : Pagar, Vonis, Dan Isu Strategis
Kalau pun DPR ingin membentuk Panitia Khusus (Pansus) seperti wacana yang sudah disampaikan beberapa anggota DPR, tidak masalah. Walau, beberapa Pansus yang dibentuk untuk kasus-kasus tertentu sebelumnya, banyak dipertanyakan efektivitasnya. Rakyat tetap menunggu aksi dan hasilnya.
Kesigapan dan ketegasan menangani pagar laut di Tangerang, perlu menjadi program percontohan yang berkelanjutan untuk kasus-kasus lainnya. Jangan hanya semangat atau menggelora di awal-awal saja, di saat kasusnya viral. Jangan sekadar menjadi “pemadam kebakaran”.
Ini perlu diingatkan, karena beberapa gebrakan, seperti penanganan judi online yang sangat meresahkan rakyat dan sempat heboh, sekarang cenderung melandai dan “adem ayem”.
Tekad kuat Presiden untuk menciptakan pemerintahan yang bersih jangan sampai “disabotase”. Di lapangan, jangan ada yang “masuk angin” atau “panas-panas tai ayam”. Apalagi Presiden sudah tahu segalam maca, “akal-akalan” a la Indonesia.
Baca juga : Etika Pejabat Ibarat Akar
Rakyat menunggu aksi konkret yang tegas dan berkelanjutan. Rakyat menunggu hasil evaluasi dan “blusukan kebijakan”. Kita tidak berharap, kehebohan ini hanya menghasilkan serta menyisakan viral sesaat. (*)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.