RM.id Rakyat Merdeka - Ini rekor dunia. Ini komedi hitam. Karena, hanya butuh waktu 144 jam bagi Hery Susanto untuk mengubah sumpah jabatan di Istana menjadi borgol di gedung Kejaksaan Agung. Hanya enam hari. Tanda tangan pun belum kering. “Luar biasa”.
Durasi ini bahkan lebih pendek dari masa garansi barang elektronik, namun cukup untuk meruntuhkan kredibilitas sebuah lembaga pengawas bernama Ombudsman Republik Indonesia (ORI).
Ironinya bukan hanya pada angka enam hari tersebut. Ironi yang lebih pedih adalah status Hery sebagai “orang dalam”. Dia sudah lima tahun sebagai anggota, sebelum akhirnya didapuk menjadi ketua Ombudsman.
Kita pun patut bertanya: pelajaran dan pengalaman apa yang dia peroleh selama lima tahun sebagai anggota Ombudsman? Ekosistem apa yang berkembang di lembaga tersebut?
Baca juga : Kuasa Tak Terlihat
Kita juga perlu melihat bahwa korupsi di lembaga pengawas bukanlah sekadar kegagalan individu. Kasus ini menunjukkan “keberhasilan” sistem dalam menjinakkan siapa pun yang masuk. Termasuk mereka yang berintegritas tinggi, jujur, dan idealis sekali pun.
Selama lima tahun sebagai anggota Ombudsman, Hery dibentuk dan ternormalisasi. Terjinakkan. Selama itu, dia mungkin melihat hal yang salah dianggap biasa karena “semua orang melakukannya”.
Dia mungkin mengalami tekanan lingkungan: jika Anda tidak ikut “bermain”, Anda akan dianggap aneh, atau bahkan dianggap ancaman.
Sampai di titik ini kita bisa bertanya, bagaimana dengan “seleksi ketat” atau fit and proper test saat memilih pejabat publik. Kita juga tidak tahu seketat dan sedalam apa seleksinya. Adakah kepentingan politik yang menyertainya?
Baca juga : Kekebalan Yang Menipu
Bahwa tes itu penting, iya. Tapi, jangan sampai terjebak formalitas atau aksesoris. Perlu gerakan besar-besaran sebagai suatu ekosistem. Tidak lepas begitu saja.
Kalau tidak diseriusi sebagai suatu ekosistem, orang baik pun akan terbawa arus. Ditelan oleh sistem. Sebaliknya, kalau sistemnya bersih dan kuat, orang jahat sekali pun akan sulit bergerak.
Yang juga menyedihkan, terkadang muncul prinsip bahwa jabatan di negeri ini bisa menjadi “mesin cuci”. Bisa menjadi perisai. Bukan amanah.
Seorang ketua umum parpol, di awal-awal reformasi, pernah mengingatkan bahwa parpolnya bukanlah bunker bagi koruptor.
Baca juga : “Luka Membeku” Di Islamabad
Peringatan puluhan tahun lalu itu, tampaknya sampai sekarang masih relevan. Di sinilah kita perlu melakukan evaluasi, apa sesungguhnya yang sudah dicapai bangsa ini selama perjalanan puluhan tahun tersebut.
Kita perlu terus mengingatkan, karena ini bukan yang pertama. Hampir semua pimpinan lembaga negara sudah terjaring. Bahkan ada Menteri yang terlibat korupsi bantuan untuk orang miskin. Mereka yang menjaga gawang justru membobol gawangnya sendiri.
Tragedi ini, di mana rekor demi rekor korupsi terus dipecahkan, harus segera dihentikan. Jangan terulang. Karena, kita tidak mau, sepuluh atau belasan tahun lagi, bangsa ini masih menghadapi tragedi dan komedi hitam yang sama dengan aktor yang terus berganti. Taruhannya terlalu mahal bagi bangsa besar ini.
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 1 & 6, edisi Minggu, 19 April 2026 dengan judul "Kenapa Tragedi Ini Harus Berulang?"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.