RM.id Rakyat Merdeka - Sekolah Rakyat terdengar indah. Negara datang kepada anak-anak miskin, membuka pintu asrama, memberi pendidikan, makan, tempat tinggal, dan harapan. Tetapi setiap program yang memakai kata rakyat harus diuji dengan pertanyaan paling keras: rakyat sedang dimuliakan, atau sedang dipertontonkan?
Di situlah ironi kebijakan sosial sering bekerja. Negara ingin tampak hadir di tengah kemiskinan, tetapi kehadiran itu bisa berubah menjadi panggung. Kamera datang lebih cepat daripada pendamping sosial. Spanduk lebih siap daripada kurikulum. Seremoni lebih rapi daripada asesmen keluarga. Anak miskin akhirnya berdiri di depan panggung, bukan sebagai subjek yang sedang diangkat martabatnya, melainkan sebagai bukti visual bahwa negara sedang bekerja.
Bagi keluarga miskin, sekolah bukan sekadar ruang belajar. Sekolah adalah kemungkinan untuk keluar dari warisan nasib yang terlalu panjang. Anak yang masuk Sekolah Rakyat membawa lebih dari tas dan seragam. Ia membawa luka rumah tangga, keterbatasan ekonomi, rasa minder, jarak sosial, dan kadang trauma yang tidak kelihatan di foto resmi. Karena itu, pendidikan untuk anak miskin tidak boleh hanya memindahkan tubuh mereka ke asrama. Ia harus memulihkan harga diri mereka sebagai manusia.
Martha Nussbaum dalam Creating Capabilities mengingatkan bahwa keadilan sosial bukan hanya soal memberi fasilitas, tetapi memperluas kemampuan manusia untuk hidup bermartabat. Anak miskin tidak cukup diberi bangku sekolah. Ia perlu kesehatan, rasa aman, kasih sayang, imajinasi, keterampilan berpikir, relasi sosial yang sehat, dan kesempatan menentukan masa depan. Pendidikan yang adil bukan hanya membuat anak miskin disiplin. Ia membuat mereka berani merasa pantas memiliki masa depan.
Baca juga : Demokrasi Tanpa Rem
Titik buta kekuasaan adalah mengira kemiskinan bisa diselesaikan dengan memisahkan anak dari lingkungannya tanpa membaca akar masalah keluarganya. Anak boleh tinggal di asrama, tetapi keluarganya tetap miskin. Ia boleh mendapat makan teratur, tetapi kampungnya tetap kekurangan pekerjaan. Ia boleh belajar dengan kurikulum baru, tetapi jika stigma sosial tetap melekat, sekolah hanya menjadi ruang transit dari satu ketimpangan ke ketimpangan berikutnya. Kemiskinan ekstrem tidak cukup diambil fotonya. Ia harus dibongkar sebab-sebabnya.
Karena itu, Sekolah Rakyat harus dijaga sebagai kebijakan martabat, bukan kebijakan pertunjukan. Rekrutmen siswanya harus transparan. Data kemiskinannya harus bersih. Guru dan pengasuhnya harus paham trauma, kelas sosial, dan psikologi anak rentan. Kurikulumnya harus menggabungkan pengetahuan, karakter, keterampilan hidup, dan pendampingan keluarga. Evaluasinya jangan hanya menghitung berapa sekolah dibuka, tetapi berapa anak yang sungguh naik kelas secara hidup.
Baca juga : Oposisi Pindah Kampus
Negara boleh membangun Sekolah Rakyat. Bahkan negara wajib membuka jalan bagi anak miskin untuk melampaui nasib yang diwariskan kepadanya. Tetapi jangan jadikan mereka dekorasi program. Anak miskin bukan properti politik. Mereka bukan latar foto kekuasaan. Mereka adalah alasan mengapa republik ini harus tetap punya hati.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.