Dark/Light Mode

Demokrasi Tanpa Rem

Rabu, 22 Juli 2026 09:01 WIB
BUDI RAHMAN HAKIM
BUDI RAHMAN HAKIM
Wartawan Senior

RM.id  Rakyat Merdeka - Demokrasi Indonesia sedang diberi lampu kuning. Bukan karena pemilu hilang. Bukan karena partai dibubarkan. Bukan karena parlemen ditutup. Tetapi karena terlalu banyak rem institusional mulai melemah pelan-pelan.

Di situlah ironi demokrasi bekerja. Secara formal, semua tampak berjalan. Pemerintah bekerja. Parlemen bersidang. Partai berkoalisi. Lembaga negara tetap berdiri. Tetapi demokrasi tidak hanya diukur dari banyaknya gedung, sidang, dan seremoni konstitusi. Demokrasi juga diukur dari keberanian institusi untuk berkata: cukup.

Baca juga : Oposisi Pindah Kampus

Rakyat sering menjadi pihak terakhir yang sadar bahwa demokrasi sedang aus. Mereka baru merasakannya ketika suara kritik dianggap mengganggu, ketika kebijakan besar berjalan tanpa konsultasi memadai, ketika parlemen lebih sibuk menyetujui daripada mengawasi, dan ketika hukum terasa lebih cepat kepada yang lemah daripada kepada yang kuat. Demokrasi yang melemah jarang datang dengan bunyi ledakan. Ia datang seperti rem yang aus: pelan, halus, tetapi berbahaya.

Pierre Rosanvallon dalam Counter-Democracy mengingatkan bahwa demokrasi tidak hanya hidup dari pemilu, tetapi juga dari pengawasan, koreksi, kewaspadaan, dan ketidakpercayaan publik yang sehat. Rakyat bukan hanya pemilih lima tahunan. Rakyat adalah pengawas harian. Dalam demokrasi yang matang, kritik bukan gangguan terhadap stabilitas. Kritik adalah rem agar kekuasaan tidak melaju terlalu jauh.

Baca juga : Rakyat Jadi Neraca

Titik buta kekuasaan adalah mengira koalisi besar sama dengan mandat besar. Padahal koalisi yang terlalu dominan bisa membuat demokrasi kehilangan gesekan. Ketika hampir semua masuk barisan, siapa yang tersisa untuk bertanya? Ketika oposisi melemah, siapa yang menguji anggaran, proyek, pasal, dan keputusan strategis? Kekuasaan tanpa pengimbang mudah mengira dirinya selalu benar karena terlalu sedikit yang berani membantah.

Karena itu, demokrasi perlu direm dengan cara yang sehat. Parlemen harus kembali menjadi ruang pengawasan, bukan ruang persetujuan otomatis. Kampus dan masyarakat sipil harus dilindungi, bukan dicurigai. Media harus bebas bertanya. Lembaga hukum harus berdiri di atas aturan, bukan angin politik. Partai harus berani berbeda tanpa merasa berdosa kepada kekuasaan. Demokrasi tidak membutuhkan musuh negara; ia membutuhkan warga yang tidak takut bersuara.

Baca juga : Anggaran Berwajah Dua

Demokrasi tidak mati hanya karena dilarang. Ia juga bisa melemah karena terlalu banyak orang memilih diam. Negeri ini tidak kekurangan kursi kekuasaan. Yang mulai langka adalah rem keberanian. Dan bila demokrasi berjalan tanpa rem, yang celaka bukan hanya oposisi. Yang celaka adalah republik.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.