Dark/Light Mode

Makan Tak Gratis

Senin, 6 Juli 2026 08:03 WIB
BUDI RAHMAN HAKIM
BUDI RAHMAN HAKIM
Wartawan Senior

RM.id  Rakyat Merdeka - Program makan bergizi gratis kembali masuk ruang koreksi. Anggaran ditata. Sasaran dihitung ulang. Dapur-dapur diperiksa. Janji yang dahulu terdengar sederhana kini bertemu kenyataan paling keras dalam pemerintahan: tidak ada kebijakan besar yang bebas biaya.

Di situlah ironi politiknya. Makan disebut gratis, tetapi negara membayarnya dengan anggaran. Rakyat membayarnya dengan pajak. Birokrasi membayarnya dengan tata kelola. Anak-anak membayarnya dengan risiko jika pengawasan makanan buruk. Dalam politik, yang gratis biasanya hanya slogan. Selebihnya selalu ada tagihan.

Baca juga : Uang Masuk Gelap?

Rakyat kecil tentu membutuhkan makan bergizi. Anak sekolah yang lapar tidak bisa belajar dengan merdeka. Ibu hamil yang kekurangan gizi tidak bisa diminta melahirkan generasi unggul hanya dengan pidato. Tetapi rakyat juga berhak atas program yang aman, tepat sasaran, dan tidak berubah menjadi proyek besar yang meneteskan remah kepada yang miskin, sementara bagian besarnya dinikmati mereka yang dekat dengan dapur kekuasaan.

Amartya Sen dalam Development as Freedom mengingatkan bahwa pembangunan bukan sekadar menaikkan angka, melainkan memperluas kemampuan manusia untuk hidup layak. Makan bergizi seharusnya menjadi jalan menuju kebebasan itu: anak lebih sehat, keluarga lebih ringan, masa depan lebih terbuka. Tetapi kebebasan tidak lahir dari nasi kotak yang salah kelola. Ia lahir dari kebijakan yang menghormati manusia, bukan sekadar menghitung kepala penerima.

Baca juga : Harapan yang Bekerja

Titik buta kekuasaan sering muncul ketika program sosial diubah menjadi panggung skala. Semakin besar angka penerima, semakin mudah ia dipamerkan. Semakin banyak dapur dibangun, semakin mudah ia dijadikan simbol kerja. Padahal masalah gizi tidak selesai dengan kegagahan angka. Ia selesai melalui data yang bersih, bahan pangan yang aman, rantai pasok yang jujur, dapur yang diawasi, dan keberanian mengakui salah sebelum korban bertambah.

Karena itu koreksi anggaran tidak boleh dibaca sebagai kekalahan politik. Ia justru bisa menjadi kedewasaan negara. Lebih baik program diperkecil tetapi selamat, daripada diperbesar tetapi bocor. Lebih baik penerima diprioritaskan kepada yang paling membutuhkan, daripada semua diberi sedikit agar kekuasaan tampak murah hati. Negara yang baik bukan negara yang paling banyak membagi, melainkan yang paling serius memastikan bantuan sampai dengan benar.

Baca juga : Menjaga yang Tersisa

Makan bergizi memang penting. Tetapi yang lebih penting adalah negara belajar bergizi secara moral: tidak rakus angka, tidak mabuk panggung, tidak alergi diawasi. Sebab makan yang benar menguatkan tubuh. Kebijakan yang benar menguatkan republik. Yang berbahaya bukan makan tak gratis. Yang berbahaya adalah bila rakyat membayar mahal untuk program yang dikelola murah.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.