Korupsi Tanpa Teater

BUDI RAHMAN HAKIM
Wartawan Senior

RM.id  Rakyat Merdeka - Korupsi selalu punya panggung. Ada kamera, rompi oranye, konferensi pers, wajah tertunduk, dan kalimat standar tentang kerugian negara. Publik marah. Media ramai. Negara terlihat bekerja. Tetapi pertanyaan yang lebih penting sering tertinggal: mengapa korupsi itu baru ketahuan setelah uang pergi?

Di sinilah ironi antikorupsi kita. Negeri ini sering keras saat menangkap, tetapi longgar saat mencegah. Marah ketika maling sudah membawa karung, tetapi santai ketika pintu gudang dibiarkan terbuka. Padahal korupsi tidak lahir saat tersangka memakai rompi oranye. Ia lahir jauh sebelumnya: saat data dibuat kabur, konflik kepentingan dibiarkan, pengawasan dilumpuhkan, dan jabatan diperlakukan seperti akses menuju rente.

Baca juga : Keadilan Salah Kamar

Rakyat menjadi penonton yang paling mahal bayar tiketnya. Setiap korupsi berarti jalan yang kualitasnya dikurangi, sekolah yang alatnya tidak lengkap, bantuan sosial yang bocor, pangan yang mahal, dan layanan publik yang dibuat seadanya. Rakyat tidak selalu paham skema mark-up, fee proyek, nominee, atau beneficial ownership. Tetapi rakyat tahu rasanya menjadi korban negara yang uangnya habis di tengah jalan.

OECD Public Integrity Framework memberi pelajaran sederhana: integritas bukan hanya urusan penegakan hukum, melainkan rancangan sistem. Antikorupsi harus bekerja sebelum kejahatan terjadi. Di situ pentingnya strategi nasional pencegahan korupsi, pelaporan harta kekayaan, pengelolaan konflik kepentingan, keterbukaan informasi, pengadaan yang transparan, dan audit yang benar-benar menggigit. Sistem yang sehat tidak menunggu maling tertangkap; ia membuat maling sulit bergerak sejak awal.

Baca juga : Dapur Bernama Negara

Titik buta kekuasaan adalah mencintai drama penindakan, tetapi kurang sabar membangun pencegahan. Penangkapan memang gagah. Pencegahan sering terlihat membosankan. Kamera lebih suka borgol daripada dashboard integritas. Publik lebih cepat tepuk tangan untuk operasi tangkap tangan daripada untuk data pengadaan yang dibuka rapi. Padahal republik tidak akan bersih hanya karena sesekali ada pejabat ditangkap. Republik menjadi bersih ketika korupsi dibuat tidak nyaman untuk tumbuh.

Karena itu, antikorupsi harus keluar dari politik tontonan. Perkuat KPK bukan hanya sebagai pemburu kasus, tetapi sebagai penjaga sistem. Jadikan LHKPN bukan ritual administratif, melainkan alat deteksi risiko. Buka data proyek publik sampai rakyat bisa ikut mengawasi. Wajibkan deklarasi konflik kepentingan yang mudah diuji. Lindungi pelapor. Hukum pejabat yang memperkaya diri, tetapi juga koreksi institusi yang membuat pencurian menjadi terlalu mudah.

Baca juga : Makan Tak Gratis

Korupsi tidak cukup dilawan dengan kemarahan. Ia harus dilawan dengan arsitektur. Negara yang hanya pandai menangkap akan terus memproduksi tersangka baru. Negara yang pandai mencegah akan membuat korupsi kehilangan tempat berteduh. Antikorupsi sejati bukan teater setelah kebakaran. Ia adalah disiplin sunyi agar api tidak menyala.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.