Dark/Light Mode

Uang Masuk Gelap?

Jumat, 3 Juli 2026 08:59 WIB
BUDI RAHMAN HAKIM
BUDI RAHMAN HAKIM
Wartawan Senior

RM.id  Rakyat Merdeka - Upaya negara mencari aliran modal sedang menjadi sorotan. Bukan karena negara tidak boleh mencari modal. Tetapi karena publik mulai bertanya: uang yang masuk itu terang, atau hanya dibuat tampak terang?

Di sinilah ironi politik pembangunan bekerja. Negara ingin berlari lebih cepat, tetapi jalan pintas selalu menggoda. Atas nama pertumbuhan, investasi, dan proyek besar, pagar kehati-hatian bisa dianggap menghambat. Padahal pagar itu dibuat bukan untuk memperlambat negara, melainkan agar negara tidak tercebur ke lubang yang sama: uang datang cepat, masalah datang lebih lama.

Baca juga : Harapan yang Bekerja

Rakyat tidak selalu mengerti istilah obligasi, instrumen khusus, beneficial ownership, atau due diligence. Tetapi rakyat paham satu hal: jika uang gelap masuk ke sistem negara, yang menikmati bukan mereka. Yang menanggung akibatnya justru rakyat kecil. Harga kepercayaan publik dibayar dengan pajak, subsidi yang dipangkas, layanan yang tersendat, dan kecurigaan yang makin tebal kepada setiap proyek pemerintah.

Susan Rose-Ackerman dalam Corruption and Government mengingatkan bahwa korupsi tidak hanya soal pejabat menerima suap. Korupsi juga tumbuh ketika aturan dibuat sedemikian rupa sehingga kepentingan privat dapat berlindung di balik bahasa legal negara. Di titik itu, masalahnya bukan hanya siapa mencuri uang negara, tetapi bagaimana negara memberi jalan bagi uang bermasalah untuk memperoleh wajah terhormat.

Baca juga : Menjaga yang Tersisa

Titik buta kekuasaan sering muncul ketika negara terlalu yakin pada niat baiknya sendiri. Karena merasa sedang membangun, negara menganggap semua kritik sebagai gangguan. Karena merasa membutuhkan modal, negara lupa bahwa tidak semua uang layak diterima. Uang bisa membangun jembatan, sekolah, rumah sakit, dan pangan rakyat. Tetapi uang yang asal-usulnya gelap juga bisa membangun kerajaan baru: kerajaan rente, impunitas, dan politik balas jasa.

Jalan keluarnya bukan menolak modal. Itu naif. Pembangunan butuh pembiayaan, dan negara besar memang harus berani mengelola asetnya secara produktif. Tetapi keberanian finansial harus ditemani disiplin integritas: keterbukaan pemilik dana, audit independen, akses penegak hukum, standar anti-pencucian uang, serta perlakuan yang sama di hadapan pajak dan hukum. Negara boleh ramah kepada investor, tetapi jangan sampai lebih ramah kepada uang daripada kepada keadilan.

Baca juga : Pembangunan dan Makna

Sebab pembangunan yang baik bukan hanya bertanya berapa uang yang masuk. Ia juga bertanya dari mana uang itu datang. Negara yang terlalu lapar modal bisa lupa mencium bau busuk di meja makan. Dan bila uang gelap sudah duduk di kursi kehormatan, republik hanya tinggal menghitung kapan kepercayaan rakyat ikut padam.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.