RM.id Rakyat Merdeka - Ini bukan sekadar angka. Ini alarm politik. Generasi Z, kelahiran 1997 ke atas, kini menjadi kelompok penduduk terbesar di Indonesia. Wajah demografi telah berubah.
Dari perspektif politik, pertanyaannya sederhana: apakah wajah politik ikut berubah? Atau, rakyatnya sudah generasi digital, tetapi politiknya masih analog?
Dominasi jumlah Gen Z tersebut disampaikan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) pada 3 Agustus 2026 lalu.
Selama ini data seperti ini lebih sering dibaca sebagai bonus demografi. Padahal, dari perspektif politik, ini menandakan lahirnya lanskap baru. Ketika generasi mayoritas berganti, cara memahami rakyat semestinya ikut berganti.
Baca juga : Bukan Manajer APBD
Mengapa Gen Z berbeda? Mereka adalah generasi yang tumbuh bersama internet, media sosial, dan algoritma. Informasi datang tanpa jeda. Perbandingan terjadi dalam hitungan detik. Klaim pejabat, media, maupun tokoh publik dapat langsung diuji.
Bagi generasi ini, kepercayaan lahir dari konsistensi, transparansi, dan rekam jejak. Mereka lebih menghargai dialog daripada ceramah. Lebih mengapresiasi partisipasi daripada sekadar sosialisasi.
Persoalannya, politik kita masih sering bekerja dengan logika “analog”. Komunikasi masih monolog. Gaya lama. Ada seremoni dengan pidato panjang, baliho dengan senyum manis politisi, serta bendera politik di mana-mana. Bahkan ada kebijakan atau UU yang lahir secara “kucing-kucingan”. Korupsi, kolusi, nepotisme, juga masih merajalela.
Karena itu, tantangan terbesar politik Indonesia bukan sekadar merebut suara Generasi Z menjelang pemilu. Jauh lebih penting adalah memahami cara mereka memandang serta memaknai demokrasi dan politik.
Baca juga : Di Balik Pagar Tinggi
Mereka bukan generasi yang antipolitik. Mereka hanya semakin sulit menerima politik yang penuh formalitas, miskin substansi dan akuntabilitas, dan jauh dari realitas kehidupan sehari-hari. Mereka menuntut pengelola negara yang mau mendengar dan berdialog.
Jika politik gagal beradaptasi, akibatnya bukan sekadar kesenjangan antargenerasi. Yang muncul adalah krisis legitimasi. Ketika Gen Z merasa praktik dan budaya politik tidak lagi mewakili cara mereka memahami dunia, ini akan jadi masalah.
Itulah sebabnya data Dukcapil itu layak dibaca sebagai alarm politik. Indonesia sedang memasuki fase ketika mayoritas warganya adalah generasi digital, sementara sebagian praktik politik masih bekerja dengan logika analog. Gaya dan budaya lama. Jadul.
Pertanyaan besarnya bukan lagi apakah Gen Z akan mengubah politik Indonesia. Itu hampir pasti. Pertanyaannya adalah, mampukah politik Indonesia berubah lebih dulu, menjadi lebih baik, beradaptasi, sebelum ditinggalkan oleh generasinya sendiri? Ini harus bisa dijawab.
Baca juga : “Korupsi Kanibalistik”
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 1 & 6, edisi Minggu, 9 Agustus 2026 dengan judul "Generasi Digital, Politiknya Analog"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.