Tolong, Buruh Kehilangan Pekerjaan & Diupah Rendah

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, jumlah orang miskin di Indonesia turun menjadi 25,67 juta orang, dari yang sebelumnya 25,95 juta orang. Laporan ini jangan membuat pemerintah terlena, karena ada fakta lain di sepanjang 2018, banyak rakyat yang kehilangan pekerjaan dan masih diupah sangat rendah. 

Dalam catatan Rakyat Merdeka, gelombang PHK massal masih terjadi pada 2018. Banyak buruh terpaksa kehilangan pekerjaan, lantaran perusahaan bangkrut atau tutup. Perjuangan menuntut hak-hak buruh, seperti gaji dan pesangon pun susah. Bahkan harus menempuh jalan panjang. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuturkan, sepanjang 2018  gelombang PHK telah mengakibatkan ribuan anggotanya kehilangan pekerjaan. PHK tersebut terjadi di kawasan-kawasan industri yang tersebar di Banten, Jakarta, dan Jawa Barat. 

“Di Serang Banten, PHK terjadi di PT Alcorindo dimana 600-an buruh di PHK, PT RWA ada 660 buruh di-PHK, PT Grand Pintalan sekitar 50 buruh di-PHK. Kemudian, ada sebuah pabrik garmen yang melakukan PHK terhadap 600-an buruh,” kata Said.

Di Bogor, Jawa Barat, PT IKP yang tutup menyebabkan sekitar 600-an buruh ter-PHK. Sementara PT Tanashin, juga dalam proses melakukan PHK, di mana 300 buruh terancam kehilangan pekerjaan. Di Jakarta, PHK di PT FNG mengakibatkan sekitar 300 orang buruh kehilangan pekerjaan, dan di PT Pasindo sekitar 56 buruh di-PHK. 

Baca juga : Yang Kontra Anies Bilang, Ini Penjajahan

PHK terbesar terjadi di Purwakarta. Tutupnya PT OFN mengakibatkan sekitar 1.800 buruh di-PHK, PT Dada Indonesia juga mem-PHK 1.300 buruh. PT Iljunsun mem-PHK 1.400 buruh. PHK juga terjadi di kota-kota lainnya di Jawa Barat, seperti Cimahi dan Subang. 

 “Dari tiga pabrik di Purwakarta saja, ada 4.500 buruh di-PHK. Bagaimana mungkin Kementerian Tenaga Kerja mengatakan, di 2018 hanya 3.362 buruh yang di-PHK?” sebut Said. Kini buruh yang di-PHK masih berjuang mendapatkan hak-hak mereka. Sekaligus mencari pekerjaan baru. 

Nasib miris juga dialami karyawan PT Sandratex yang berlokasi di Ciputat, Tangerang Selatan. Perusahaan tekstil yang sudah beroperasi sejak 1973 ini, berhenti beroperasi pada Desember 2018. Padahal, perusahaan ini pernah menguasai pasar tekstil di kawasan Asia Tenggara. 

Ketua Serikat Pekerja PT Sandratex Muryanto menuturkan, per 1 Desember lalu sebanyak 530 karyawan langsung diberhentikan. Sementara pesangon yang ditawarkan perusahaan hanya Rp 35 juta per orang. Padahal berdasarkan UU Ketenagakerjaan, pesangon yang diterima pekerja bisa mencapai Rp114 juta per orang. 

Aksi di depan perusahaan hingga ke dinas terkait di Kota Tangerang Selatan, juga belum menemui hasil. Akibatnya, nasib pekerja yang sudah bekerja selama puluhan tahun, masih tidak jelas. Mereka juga menyuarakan hak yang belum terpenuhi, bagi karyawan yang telah meninggal dunia. 

Baca juga : Budi Karya Inspeksi Layanan Penjualan Tiket Ke Penumpang

“Pekerja yang tidak diikutkan BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia, hak santunan kematian sesuai peraturan BPJS Ketenagakerjaan belum diberikan kepada ahli waris,” katanya. 

Sementara di sektor perkebunan, Sawit Watch merilis hasil investigasinya selama 2018 soal kondisi buruh sawit. Direktur Eksekutif Sawit Watch, Inda Fatinaware menyebutkan, di perkebunan sawit masih banyak ditemukan kondisi kerja dan praktik kerja eksploitatif. 

“Bentuknya seperti pekerjaan tidak tetap dengan ketidakpastian kerja. Tunjangan yang kecil. Beban kerja yang berat. Target harian yang mustahil dicapai. Diskriminasi buruh perempuan. Penggunaan buruh anak. Baik yang dipekerjakan langsung. Maupun dipekerjakan oleh keluarga namun tidak diupah. Jaminan sosial tak memadai. Serta kejahatan HAM lainnya,” terangnya. 

Di PT TN di Kalimantan Timur, pihaknya menemukan fakta pemanfaatan buruh dengan status kerja rentan pada pekerjaan inti. Banyak buruh panen yang status pekerjaannya masih kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Bahkan perusahaan juga mempekerjakan buruh harian borongan. 

Di Sumatera Selatan, satu perkebunan sawit besar PT AKLmempekerjakan 1.200 buruh harian lepas, yang mayoritas perempuan, untuk pekerjaan perawatan. Mereka diperkerjakan buruh melalui subkontraktor. Hari kerja buruh di perusahaan tersebut juga sangat minim, rata-rata hanya 4 hari setiap bulan dengan upah sebesar Rp 100.000 per hari. 

Baca juga : Pasangan Jokowi-Maruf Berkuasa Di Media Sosial

Di PT SSU yang berlokasi di Kalimantan Utara, buruh harian lepas dipekerjakan hanya 16 hari per bulan, dengan upah Rp 106.000 pers hari. Mereka dipekerjakan melakukan pembersihan piringan, mengumpulkan berondolan, dan mengumpulkan janjang yang busuk atau kosong. 

Di Kalimantan Barat, buruh harian lepas di perkebunan sawit ada yang hanya dipekerjakan 8 hari sebulan dengan upah Rp80.000 per hari. Hubungan kerja seperti kasus-kasus tersebut sangat rentan dan tentunya berdampak pada upah yang diterima. 

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase angka kemiskinan per September 2018 kembali mengalami penurunan menjadi 9,66 persen dari posisi Maret 2018 sebesar 9,82 persen. Kepala BPS Kecuk Suhariyanto mengatakan, jika dilihat angkanya, maka jumlah orang miskin di Indonesia menjadi 25,67 juta orang dari yang sebelumnya 25,95 juta orang. 

“Artinya ada penurunan 0,16 persen. Kalau dihitung, jumlahnya penduduknya menjadi 25,67 juta orang, atau turun 280.000 orang,” katanya. Menurut Suhariyanto, salah satu penyebab angka kemiskinan per September 2018  kembali mengalami penurunan, adalah terkendalinya inflasi selama Maret-September 2018 yang hanya 0,94 persen. [OSP]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.