Arah Baru Film Indonesia

Dominasi panjang industri film Jakarta selama puluhan tahun telah membentuk pusat gravitasi yang sulit digeser. Di ibu kota inilah jaringan produksi, distribusi, hingga orientasi pasar bertumpu dan saling menguatkan. Struktur industri yang terpusat ini membuat Jakarta bukan hanya menjadi pusat ekonomi film, tetapi juga pusat imajinasi: apa yang dianggap layak diproduksi, cerita apa yang dianggap laku, siapa yang berhak mendapatkan layar, dan bagaimana estetika film nasional didefinisikan.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memasuki sebuah fase perubahan ganda yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dua gelombang besar bergerak dari arah berbeda tetapi perlahan saling bersinggungan: satu bergerak dari daerah, mengangkat energi akar rumput yang membawa cerita lokal ke permukaan; satu lagi muncul dari revolusi kecerdasan buatan (AI) yang mengubah cara film ditulis, diproduksi, dan dipasarkan. Pertemuan keduanya melahirkan ruang kemungkinan baru bagi ekosistem film Indonesia—ruang yang lebih cair, lebih demokratis, dan lebih adaptif.

Geliat Perfilman Daerah: Energi Akar Rumput yang Semakin Matang

Di luar Jakarta, perkembangan film daerah tidak lagi berjalan sporadis seperti satu dekade lalu. Ia tumbuh lebih terstruktur, lebih percaya diri, dan jauh lebih berjejaring. Di Makassar, misalnya, komunitas In-Docs Sulsel merilis film pendek bertema lingkungan yang melibatkan UMKM lokal. Kolaborasi seperti ini bukan hanya menghasilkan karya, tetapi juga membangun rantai ekonomi kreatif: katering rumahan menyediakan konsumsi kru, tukang kayu lokal membuat properti, dan UMKM dilibatkan dalam promosi.

Energi serupa juga terlihat di Yogyakarta. Festival Film Dokumenter (FFD) yang telah berlangsung lebih dari dua dekade menjadi pusat gravitasi baru bagi sineas muda dari berbagai daerah. Dalam dua tahun terakhir, lebih dari 80 film lokal diputar di festival tersebut—banyak yang diproduksi melalui swadaya dan dana patungan warga. Budaya gotong royong, yang sering disebut ketinggalan zaman dalam industri besar, justru menjadi motor produksi bagi komunitas film rakyat. Cerita-cerita kecil yang dekat dengan kehidupan sehari-hari menjadi kekuatan, bukan titik lemah.

Banyuwangi mengambil langkah lebih strategis dengan memanfaatkan film sebagai alat pembangunan daerah. Setelah perilisan film Tumbal Alas Purwo pada 2024, kunjungan wisata ke Purwoharjo meningkat hingga 14 persen dalam tiga bulan. Pemerintah daerah melihat film bukan sekadar karya seni, tetapi instrumen promosi yang efektif, murah, dan memiliki daya jangkau emosional yang kuat.

Fenomena seperti ini menegaskan bahwa film daerah bukan lagi produk sampingan industri nasional. Ia telah bertransformasi menjadi instrumen ekonomi rakyat. Data Badan Ekonomi Kreatif menunjukkan ada sedikitnya 120 komunitas film aktif di luar Jakarta yang bekerja pada berbagai skala—film pendek, dokumenter eksperimental, hingga film fiksi berbiaya kecil. Meski sederhana, mereka memberi dampak ekonomi langsung bagi lingkungan sekitar dan membuka ruang ekspresi bagi masyarakat yang selama ini tidak memiliki panggung.

Baca juga : Agrinesia Borong 5 Penghargaan Di IABC Indonesia Awards 2025

Ketimpangan Ruang Tayang: Masalah Lama yang Belum Tersentuh

Namun, di balik geliat tersebut, film daerah tetap menghadapi persoalan struktural yang belum terpecahkan: ketimpangan ruang tayang. Dari sekitar 1.500 layar bioskop di Indonesia, lebih dari 60 persen berada di Jawa bagian barat. Artinya, film dari Makassar, Ternate, Ambon, Pontianak, hingga Kupang tidak memiliki akses yang setara ke jaringan bioskop komersial.

Ketiadaan distributor independen di daerah memperparah masalah. Film lokal hanya berputar di festival, kampus, dan ruang komunitas—platform yang penting secara kultural tetapi tidak memberikan pendapatan berkelanjutan. Kebijakan pemerintah sejauh ini lebih menekankan pelatihan dan inkubasi, bukan transformasi struktural. Persoalan riil seperti distribusi, studio pascaproduksi, dan ketersediaan layar murah di daerah belum dijawab dengan kebijakan konkret.

Selama ekosistem distribusi tidak didesentralisasi, film nasional akan terus didominasi wilayah yang sudah kuat: Jakarta, Depok, Tangerang, Bandung. Ini bukan sekadar masalah infrastruktur, tetapi juga masalah representasi: cerita dari Indonesia timur dan barat akan terus berada di pinggiran, meskipun kualitasnya tidak kalah.

Revolusi AI: Transformasi yang Mengubah Aturan Main

Di saat yang bersamaan, teknologi kecerdasan buatan mengubah struktur industri film nasional dengan sangat cepat. AI bukan sekadar alat pendukung, melainkan elemen yang mampu mengubah pola kerja, efisiensi biaya, hingga estetik film.

Perusahaan rintisan seperti CineMind mampu menghasilkan draf skenario dari premis sederhana dalam hitungan menit. FrameLab di Bandung memanfaatkan AI untuk color grading, pemulihan suara buruk, hingga stabilisasi kamera. Laporan PwC Global Entertainment & Media Outlook 2025–2029 menunjukkan Indonesia termasuk negara dengan adopsi AI tercepat di Asia Tenggara. Biaya produksi dapat turun hingga 30 persen, sementara proses editing yang biasanya memakan waktu tiga bulan bisa dipangkas menjadi tiga minggu. Film pendek Suara di Balik Kabut menjadi contoh nyata bagaimana otomasi editing mampu menyelesaikan pekerjaan dalam 12 hari.

Baca juga : Fuel Terminal Baubau, Penggerak Energi Indonesia Timur

Bagi studio besar, AI membuka peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi. Bagi komunitas daerah, manfaatnya bahkan lebih signifikan: ia mengurangi ketergantungan pada tenaga ahli yang mahal dan sulit diakses.

Teknologi sebagai Akselerator Komunitas Daerah

Jika komunitas daerah dapat mengakses teknologi AI secara benar dan etis, mereka bisa melampaui batas yang selama ini menahan mereka. Komunitas kecil di Banjarmasin atau Sumba yang kesulitan menemukan editor profesional kini dapat meningkatkan kualitas film mereka menggunakan perangkat otomatis.

AI membantu memperbaiki kualitas audio-visual, mengoreksi warna, menstabilkan gambar, membuat storyboard, bahkan mensimulasikan konsep visual dari naskah awal. Dengan ini, ruang eksperimentasi kreatif menjadi jauh lebih terbuka.

Namun pertanyaan penting juga muncul: siapa pemilik karya jika sebagian diproduksi AI? Bagaimana memastikan AI tidak mencuri gaya visual atau suara yang memiliki hak cipta? Sejauh mana penggunaan deepfake dapat diterima dalam sinema?

Etika, Regulasi, dan Pendidikan Teknologi

Lembaga Sensor Film Indonesia mulai mencermati risiko manipulasi gambar dan suara yang dapat menyesatkan publik. Pemerintah, melalui Komdigi dan Baekraf, tengah merancang pedoman etika penggunaan AI dalam industri kreatif, termasuk kemungkinan penandaan khusus di kredit film untuk menunjukkan penggunaan elemen berbasis AI.

Baca juga : Abdul Muti Dan Arah Baru Transformasi Pendidikan Indonesia

Di ranah akademik, Fakultas Film dan Televisi IKJ telah membuka mata kuliah tentang penggunaan AI dalam produksi kreatif. Menurut dosen film Erlan Basri, teknologi mestinya menjadi “asisten kreatif” yang memperluas daya imajinasi manusia, bukan alat yang menggeser peran manusia dalam memproduksi rasa.

Film Daerah + AI: Masa Depan Sinema yang Lebih Demokratis

Pertemuan dua dinamika ini—energi daerah dan inovasi AI—menjadi peluang besar untuk menciptakan ekosistem sinema yang jauh lebih demokratis. Film daerah yang selama ini terkendala anggaran dapat mempercepat produksi dan meningkatkan kualitas melalui teknologi. Sementara itu, keberadaan komunitas film daerah memastikan bahwa keragaman narasi Indonesia tidak ditelan oleh algoritma global yang seragam.

Pemerintah perlu memikirkan desentralisasi industri film secara menyeluruh: produksi, pascaproduksi, distribusi, hingga pendanaan. Gagasan pembentukan BUMN Bioskop bisa menjadi langkah strategis untuk membuka akses layar di seluruh Indonesia.

Masa Depan Sinema Indonesia

Jika energi lokal dan kemajuan teknologi dapat dirangkul secara bersamaan, masa depan sinema Indonesia tidak lagi harus berpusat di Jakarta atau tunduk pada logika pasar global semata. Ia dapat tumbuh menjadi ekosistem yang lebih merata, lebih jujur, dan lebih representatif—perpaduan harmonis

Indri Ariefiandi
Aktivis Reformasi 1998, Sekjen PIJAR 98, pegiat dan pengkaji industri perfilman, Ketua Umum Sinergi Untuk Film Indonesia (SUFI).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.